Mekanisme deportasi cepat ini diatur bahwa kapal yang tertangkap akan dilakukan penyidikan. Apabila kesalahanya dinilai melanggar peraturan/Undang-Undang maka akan segera diproses hukum ke pengadilan. Selanjutnya atas persetujuan pemilik kapal dan berkoordinasi dengan pihak kedutaan negara asal kapal, maka ABK non Justisia segera diberangkatkan ke Jakarta untuk ditampung guna menunggu pemulangan dengan pesawat. Jumlah keseluruhan ABK asing yang dideportasi sebanyak 342 orang dengan rincian sebagai berikut: Thailand 127 orang, Vietnam 132 orang, Kamboja 80 orang, Myanmar 2 orang dan Laos 1 orang. Pemulangan ABK Non-Justisia ini dilakukan secara bertahap sejak 2 Januari 2008 kemarin.

Dalam rangka pemberantasan illegal fishing di perairan Indonesia, Ditjen P2SDKP, Departemen Kelautan dan Perikanan menetapkan 3 (tiga) daerah penangkapan yang dinilai rawan pencurian ikan sebagai focal area. Ketiga wilayah penangkapan yang menjadi prioritas operasi pengawasan (patroli) laut ini meliputi : Laut Arafura, perairan Natuna dan perairan sebelah utara Sulawesi Utara. Dalam bulan Desember menjelang natal dan tahun baru 2008, diperkirakan banyak kapal eks asing illegal yang beroperasi di kawasan tersebut. Ini dimungkinkan karena mereka menganggap ketiga kawasan tersebut sepi dari kegiatan patroli, baik yang dilakukan oleh TNI AL, POLRI maupun patroli oleh kapal pengawas DKP.

Dalam konteks itu, Ditjen P2SDKP menggelar operasi sapu bersih di perairan utara Sulut dan Natuna mulai 21 Desember 2007 dengan mengerahkan 6 kapal Pengawas Perikanan HIU yang dibagi menjadi dua sektor, masing-masing sektor terdiri dari 3 kapal. Prediksi itu benar, Kapal Pengawas Perikanan DKP berhasil menangkap 12 (dua belas) kapal ikan Vietnam dan 4 (empat) kapal eks Philipina. Kedua belas kapal Vietnam tersebut ditengarai tidak memiliki dokumen izin penangkapan. Sementara itu, empat kapal eks Philipina, dua diantaranya mendapat izin dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota dan 2 (dua) lainnya tidak memiliki izin sama sekali.
Dari berbagai kasus illegal fishing selama tahun 2007, terlihat bahwa modus operandi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing (berbendera Thailand, Vietnam, China, Philipina, dll) adalah pelanggaran tanpa dokumen izin, menyalahi fishing ground, menyalahi ketentuan alat tangkap, transhipment di laut, pemalsuan dokumen dan manipulasi hasil tangkapan atau ikan yang diangkut. Selain itu juga terdapat alamat perusahaan fiktif dan pemalsuan dokumen yang dikeluarkan oleh instansi lain. Dari jumlah kasus yang diproses sebanyak 167, 48 diantaranya karena tidak memiliki dokumen (SIUP/SIPI/SIKPI) atau tanpa izin, 15 diantaranya karena dokumen yang tidak lengkap, 9 lainnya karena melakukan pelanggaran daerah penangkapan (fishing ground), 7 kasus karena masalah alat tangkap tidak sesuai dengan izin (SIPI) dan lain sebagainya.

Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen P2SDKP kedepan akan berusaha melakukan pengawasan yang lebih ketat. Salah satunya adalah operasi pengawasanya dilakukan dengan mengkombinasikan pengawasan di darat terutama di pelabuhan pemberangkatan, patroli laut dan surveillance dari udara. Selain itu, DKP juga akan melakukan kerjasama secara sinergis dengan aparat penegak hukum terkait seperti dengan : TNI-AL, TNI-AU, POLRI, serta Bakorkamla. Strategi operasi yang dikembangkan adalah preemptive dengan fokus pada ketiga focal area sebagaimana disebutkan di atas, dan akan menerapkan pola operasi cepat dengan bantuan surveillance dan monitoring dengan VMS.

Sebagai gambaran, dalam rangka mempercepat proses penanganan kapal yang tertangkap, Ditjen P2SDKP telah membentuk Satgas Percepatan Penanganan Pelanggaran dan sejak Januari hingga November 2007 telah tangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan sebanyak 163 kapal dan sekarang ini semuanya telah ditangani oleh TNI-AL, POLRI dan PPNS Perikanan. Sedangkan penanganan pelanggaran akibat tindak illegal fishing hingga 27 Desember 2007 adalah sebanyak 16 perkara. Dari jumlah tersebut 12 perkara ada di Ranai, dimana berasal dari kapal Vietnam dengan pelanggaran alat tangkap dan pelanggaran tanpa dokumen. Mereka ini tertangkap di wilayah ZEE, Laut China Selatan dan segera akan diserahkan ke TNI-AL. Kemudian 4 (empat) perkara lainnya ada di Ternate, merupakan kapal jenis Pump Boat. Mereka ini merupakan kapal eks Philipina, dengan izin dari Dinas Perikanan Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara yang tertangkap karena melakukan pelanggaran diluar wilayah penangkapan.