Dalam upaya pengendalian terhadap kegiatan - kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan, pemerintah telah menetapkan beberapa ketentuan hukum yang menyangkut pengaturan penggunaan beberapa jenis alat penangkap ikan dan cara operasinya. Ada beberapa jenis alat penangkap ikan dan cara penangkapan yang secara khusus dilarang dan dioperasikan di beberapa wilayah bahkan diseluruh wilayah perairan Indonesia seperti penggunaan pukat harimau, pengoperasian pukat udang dan pukat ikan yang ditarik oleh 2 (dua) kapal, penggunaan bahan peledak, racun dan aliran listrik untuk menangkap ikan. Namun untuk keberhasilan pengendalian terhadap kegiatan – kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan tersebut tidaklah cukup upaya penegakan hukum secara konsisten dan bertanggungjawab.

Untuk efektifnya pelaksanaan pengelolaan sumberdaya ikan dan penegakan hukum di bidang perikanan, khususnya di bidang penangkapan ikan diperlukan adanya kemampuan teknis bagi petugas perikanan, terlebih bagi petugas pemeriksa dokumen dan fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang bertanggungjawab serta petugas pengawas perikanan khususnya yang sudah berstatus sebagai Penyidik Pengawas Pegawai Negeri Sipil. Untuk dapat mengidentifikasi berbagai jenis alat penangkapan ikan yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh Pemerintah.

Tabel Alat Penangkap Ikan Yang Diperbolehkan Oleh Pemerintah Indonesia