LAPAN Ajak Pemprov Tingkatkan Potensi Pajak Dengan Data Satelit

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mengajak Pemerintah Provinsi Papua untuk meningkatan potensi pajak dengan data satelit.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh (Pusfatja) LAPAN, Rokhis Komarudin, di Jayapura, disela-sela sosialisasi penyediaan dan pemanfaatan data satelit penginderaan jauh untuk perencanaan pembangunan daerah, Senin (17/7), di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua.

“Contohnya pajak dibidang perkebunan. Nah data satelit ini bisa mengestimasi luas wilayah perkebunan yang ada di satu wilayah. Dengan demikian para wajib pajak tidak lagi bisa menyampaikan informasi yang salah”.

“Sehingga kalau mereka salah menyampaikan informasi, maka kami bisa membandingkan dengan data satelit jarak jauh. Dengan dimikian kita bisa mamaksimalkan potensi pajak yang ada," ucap dia.

Dia mengatakan, Undang-Undang No 21 2013 mengamatkan LAPAN menyiapkan data satelit dan informasi pengideraan jauh. “Oleh karena itu, kami berharap dengan sosialisasi ini pemerintah daerah bisa lebih mengenal lebih detail potensi apa saja yang ada di wilayahnya," terang dia.

Sementara mengmentari masalah lingkungan, lanjut dia, data satelit dapat mengungkap perubahan-perubahan yang terjadi pada hutan Papua. Kemudian permukiman serta perubahan lingkungan dan lainnya.

"Contoh lagi, jika terjadi bencana disuatu wilayah, LAPAN bisa langsung menyediakan data satelit penginderaan jauh. Dari situ baru kemudian pemda setempat dapat melakukan analisa dan menghitung berapa jumlah kerusakan. Sehingga penanganan yang dilakukan bisa tepat sasaran," jelasnya.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Muhammad Musa'ad mengatakan kegiatan ini merupakan satu langkah maju untuk melengkapi kebutuhan data sifat keruangan yang menunjukan posisi atau lokasi dibawah tanah serta diatas permukaan bumi dengan mengacu pada sistem kordinat nasional.

"Sehingga kedepan diharapkan kita bisa bisa mendeteksi ini dengan cepat, termasuk permukiman-permukiman yang sulit dijangkau dan perlu mendapat bantuan dari pemerintah provinsi. Termasuk juga potensi pajak yang bisa meningkat karena kita bisa mengetahui dengan pasti tata letak suatu wilayah," pungkasnya.