Koleksi Publikasi
Daftar berita yang dipublikasikan pada April 2008.
Akhirnya, pemerintah mengesahkan payung hukum untuk otonomi khusus Provinsi Papua Barat yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2008. Pemerintah memasukkan keberadaan Provinsi Papua Barat ke Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan adanya pemberlakuan pemerataan dalam pembagian kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) antara pusat dan daerah yang dinilai terlalu mencolok.
Wakil Gubernur Papua Alex Hasegem, SE minta agar seluruh aspirasi pemekaran dilakukan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Menurut Hasegem, pemekaran yang tidak mengikuti jalur yang ada, dapat menimbulkan masalah dikemudian hari.
Sampai dengan triwulan I Tahun 2008, pembayaran santunan PT Jasa Raharja Papua kepada para korban kecelakaan berjumlah sekitar Rp. 1.026.446.569.
Kepala Dinas Perhubungan Papua, Soleiman CH Wairo, SE mengaku, pelaksanaan tender proyek di instansi tersebut telah berjalan sekitar 90 persen.