Komisi II DPR RI menyatakan bakal membawa kasus Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilgub Papua 2018 yang hingga saat ini tak kunjung ditanda tangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Baca berita.JPG)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua masih kukuh menolak penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilgub 2018, yang hanya disetujui Pemerintah Provinsi senilai Rp 850 miliar.
Baca berita, oleh Gubernur Papua bersama Kapolda Papua Irjen Pol.JPG)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menolak menghadiri penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) karena menilai anggaran yang disetujui Pemerintah Provinsi, jauh dari usulan sebelumnya yang mencapai Rp 1,069 triliun (hasil rasionalisasi terakhir).
Baca berita
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, resmi menerbitkan surat menyikapi rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0825/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tertanggal 20 September.
Baca berita.JPG)
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Tarwinto mengaku hingga saat ini belum ada putusan dari KPU RI, berkenaan dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI tentang pembatalan cabup petahana Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw.
Baca berita
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua tengah menunggu sikap KPU RI, berkenaan dengan kabar pembatalan cabup Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw, melalui surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, dalam formulir model A.12, tertanggal 20 September 2017 yang ditandatangani Koordinator Divisi Penindakan Ratna Dewi Pettalolo.
Baca berita.JPG)
Pemerintah Provinsi Papua segera mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta pihak TNI/Polri, guna membahas penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Gubernur 2018.
Baca berita
Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 1 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) paling lambat wajib dilakukan 27 September 2018 mendatang.
Baca berita
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua resmi menetapkan syarat dukungan minimal Pilkada Gubernur (Pilgub) 2018, untuk calon perseorangan sebesar 8,5 persen.
Baca berita