Pemerintah Provinsi Papua melalui Kantor Penghubung di Jakara, melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait kondisi dan perkembangan pembangunan di bumi cenderawasih melalui program Papua Update.
Baca berita
Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mendorong pemerintah daerah untuk membuat Perda Kampung Adat, guna memaksimalkan pembangunan serta investasi yang berpotensi masuk pada satu wilayah.
Baca berita
Masalah tapal batas antar kabupaten pada satu wilayah adat, kini menjadi bagian yang sulit untuk dipecahkan. Faktor pemicunya adalah proses pembentukan distrik dan kampung yang sebelumnya dibentuk keluar dari regulasi maupun aturan yang berlaku.
Baca berita Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kamis, di Jayapura.jpeg)
Kepala Dinas Kelautan 13 kabupaten di bumi cenderawasih agar segera menuntaskan rancangan peraturan daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang nantinya dipergunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Baca berita
Pemerintah Pusat diminta segera merealisasikan usulan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di Kabupaten Asmat, sebagaimana proposal yang telah disampaikan melalui Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil serta pemda setempat, baru-baru ini.
Baca berita
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provini Papua memastikan proyek pembangunan jembatan Holtekamp-Jayapura bakal rampung pada akhir tahun ini, berkenaan dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang bakal meresmikan penggunaannya pada Desember mendatang.
Baca berita
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua tahun ini mendorong penyediaan akses internet di sekolah-sekolah, dalam upaya mendukung proses belajar mengajar, khususnya dibidang teknologi informasi.
Baca berita
Penjabat Gubernur Provinsi Papua Soedarmo mendorong kabupaten penghasil sagu, agar dapat menggalakkan home industri tanaman pangan lokal tersebut pada tiap-tiap distrik, guna meningkatkan hasil produksinya dimasa mendatang.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua mengakui pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus), banyak menuai kritikan dari semua pihak. Kendati demikian, perlu pula diakui bahwa keberadaan produk hukum tersebut telah membuka akses insfrastruktur di seluruh kabupaten.
Baca berita