KPK Siap Dampingi Pemprov Papua Tagih PAP ke Freeport
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya mendampingi Pemerintah Provinsi Papua dalam melakukan penagihan Pajak Air Permukaan (PAP) kepada PT. Freeport Indonesia.
Baca berita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya mendampingi Pemerintah Provinsi Papua dalam melakukan penagihan Pajak Air Permukaan (PAP) kepada PT. Freeport Indonesia.
Baca beritaPemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), segera melakukan klarifikasi mengenai izin eksplorasi, eksploitasi maupun perakitan kapal keruk emas PT. Jichuan di Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire.
Baca beritaPemerintah Provinsi Papua mendorong pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) senilai Rp1,3 triliun, sebagaimana hasil kesepakatan bersama PT. Freeport Indonesia, diputuskan melalui pengadilan pajak.
Baca beritaPemerintah Provinsi Papua bersama PT. Freeport Indonesia dipastikan telah bersepakat mendorong pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) pada tahun ini. Hal itu, sebagaimana kesepakatan Gubernur Papua Lukas Enembe dengan Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia, Richard Adkerson di Phoenix, di Arizona, AS, Rabu (8/5/2019).
Baca beritaPemerintah Provinsi Papua mendorong seluruh sub kontraktor PT. Freeport Indonesia (PTFI), agar membayar pajak ke bumi cenderawasih.
Baca beritaSekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menyebut divestasi 10 persen saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) bagi provinsi tertimur di Indonesia ini, masih sebatas janji manis belaka.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua memastikan telah menyurati PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk meminta mempekerjakan kembali eks karyawannya yang di PHK secara sepihak.
Baca berita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memuji kengototan Pemerintah Provinsi Papua dalam upaya mempertahankan sumber daya alamnya. Teranyar, Pemprov Papua pun menolak pengajuan permohonan penambahan lahan seluas 1000 hektar untuk eksplorasi tambang, oleh PT Freeport Indonesia.
Baca beritaPemerintah Provinsi Papua segera mendorong sebuah regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) maupun Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), yang mengatur keterlibatan Forum Pemilik Hak Sulung (F-PHS) untuk menerbitkan pengurusan izin tambang PT. Freeport Indonesia (PTFI).
Baca berita