Pembagian BLT Picu Pengrusakan Kantor Desa Narowa Mimika
Puluhan warga dilaporkan melakukan pengrusakan Kantor Desa Narowa Mimika, Jumat (1/8) minggu lalu.
Baca berita
Puluhan warga dilaporkan melakukan pengrusakan Kantor Desa Narowa Mimika, Jumat (1/8) minggu lalu.
Baca berita
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Papua menilai penyaluran dana desa saat ini belum melalui mekanisme yang benar. Dimana penyerahannya harus melalui transfer ke rekening kampung, bukan langsung diterima aparatur setempat.
Baca beritaPrihatin dengan nasib dan perekonomian Orang Asli Papua (OAP), lebih khusus bagi mereka yang berdomisili di wilayah pedalaman dan perkampungan, Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) mendorong penandatanganan Memorandum of Undarstanding (MoU) bersama organisasi usaha di seluruh bumi cenderawasih.
Baca beritaSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, diminta mendorong swasembada komoditas di wilayah kabupaten. Hal demikian agar perekonomian masyarakat pedagang dapat terus bertumbuh di provinsi ini.
Baca beritaGubernur Papua Lukas Enembe berharap agar pertumbuhan ekonomi di Bumi Cenderawasih, terlaksana secara merata mulai dari wilayah perkotaan hingga ke pedesaan.
Baca beritaPemerintah Provinsi Papua bakal mengawal setiap investasi yang masuk ke Bumi Cenderawasih, agar aspek sosial, lingkungan dan tata kelola yang baik, dapat terintegrasi secara keseluruhan dengan visi pembangunan berkelanjutan Provinsi Papua 2100
Baca berita
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Yan Piet Rawar memastikan data terakhir karyawan lokal yang telah dirumahkan PT. Freeport Indonesia, kini mencapai sekitar tiga ribu lebih.
Baca berita
Pemerintah Kabupaten Timika ingin ikut memiliki saham PT Freeport Indonesia jika perusahaan tersebut melaksanakan kewajiban melepas saham (divestasi). Dalam aturan yang ada, Freeport wajib melepas saham 51 persen ke pemerintah.
Baca berita
Jakarta - Keberpihakan negara di dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan keniscayaan dalam kerangka acuan Pemerintah. Dalam hal ini merupakan kesatuan dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk merealisasikannya.
Baca berita