Pemerintah Provinsi Papua pada 2018 mendatang akan fokus untuk mengembangkan pendidikan menengah (SMA/SMK), mulai dari mutu, tata kelola maupun sistem pembelajaran.
Baca berita.JPG)
Pengelolaan SMA/SMK menjadi kewenanganan pemerintah provinsi, dipastikan bakal mulai berjalan pada 2018 mendatang. Hal ini dipastikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda, di Jayapura, Selasa (10/10) kemarin.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua pada tahun ini ingin memfokuskan perhatian terhadap pengembangan generasi emas Bumi Cenderawasih, yang pada beberapa tahun mendatang bakal menjadi penerus pembangunan.
Baca berita.JPG)
Dinas Pendidikan Provinsi Papua berjanji tak akan ada lagi keterlambatan dalam pembayaran tunjangan sertifikasi guru di masa mendatang.
Baca berita
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua membantah ada intervensi pejabat dalam perekrutan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). BKD juga memastikan seluruh prosesnya, dilakukan secara independen, transparan, adil dan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua mengimbau guru di Bumi Cenderawasih untuk bersabar menunggu pencairan dana sertifikasi yang hingga saat ini belum ditransfer oleh pemerintah pusat.
Baca berita
Pemerintah kabupaten diimbau rutin mengganggarkan dana kejuaraan tingkat sekolah yang saat ini dipertandingkan hingga ke tingkat nasional dan dunia.
Baca berita PLN Jakarta, minggu lalu.JPG)
Gubernur Papua Lukas Enembe menginstruksikan Satuan Kerja Perangkat Daearah (SKPD) Biro Otonomi Khusus, untuk merancang masterplan (rencana induk,red) terkait pemberian beasiswa bagi putra dan putri asli Bumi Cenderawasih.
Baca berita
Kepala Dinas Pendidikan Papua Elias Wonda mengimbau Bupati dan Walikota di seluruh Papua agar mengalokasikan anggaran kedalam APBD, guna mendukung pengembangan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Baca berita