Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota masih menunggu undangan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait, perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.
Baca berita
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua memastikan penerimaan CPNS 2018 di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bakal dilaksanakan pada tahun ini setelah mekanisme perekrutan disepakati bersama Kemenpan RB.
Baca berita
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara telah dijelaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 70 yang menguraikan bahwa setiap ASN memiliki hak dan Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Untuk memenenuhi hak dan kewajiban pegawai ASN tersebut maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai ASN yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing. Rencana pengembangan SDM ASN , dalam konsep manajemen talenta (talent management), diperlukan untuk menyiapkan dan mendapatkan SDM ASN terbaik pada jabatan yang sesuai sehingga proses perencanaan suksesi (succession planning) organisasi dapat berlangsung secara berkesinambungan (sustainable).Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara telah dijelaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 70 yang menguraikan bahwa setiap ASN memiliki hak dan Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Untuk memenenuhi hak dan kewajiban pegawai ASN tersebut maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai ASN yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing. Rencana pengembangan SDM ASN , dalam konsep manajemen talenta (talent management), diperlukan untuk menyiapkan dan mendapatkan SDM ASN terbaik pada jabatan yang sesuai sehingga proses perencanaan suksesi (succession planning) organisasi dapat berlangsung secara berkesinambungan (sustainable).
Baca berita
Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe meralat pernyataan menolak proses seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 2018 di bumi cenderawasih.
Baca berita
Mulai tahun depan guru tidak perlu galau lagi menunggu pembayaran hak-haknya. Paasalnya Pemerintah Provinsi Papua akan mendorong anggaran pembayaran hak guru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua pada 2019.
Baca berita
Sekretaris Daerah bersama kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten/kota se Provinsi Papua akan menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).
Baca berita
Menindaklanjuti pertemuan para kepala daerah se Provinsi Papua dengan Presiden Joko Widodo pekan lalu, terkait tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Gubernur Papua, Lukas Enembe bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin, di kantor kementerian tersebut, Selasa (9/10) pagi.
Baca berita
Presiden Joko Widodo merestui usulan Pemerintah Provinsi Papua agar perekrutan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), menjadi kewenangan kepala daerah di bumi cenderawasih serta diprioritaskan kepada putra dan putri asli daerah ini.
Baca berita
Pemerintah daerah diminta dapat meningkatkan kemampuan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Papua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Baca berita