Uncategorized

Menkopolhukam-Pemprov Papua Bentuk Tim Terpadu Awasi Keamanan Papua

     Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2013 terkait penanganan masalah keamanan dalam negeri, Pemerintah Provinsi Papua yang diwaliki oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Hery Dosinaen, melakukan rapat tertutup dengan Asisten Departemen III Keamanan Nasional Menkopolhukam, Brigjen Royke. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Hery Dosinaen yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, mengatakan p

Gubernur Dukung Pemekaran Kabupaten Puncak Jaya

      Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe menyetujui Kabupaten Puncak Jaya dengan menandatangani usulan pemekaran Kabupaten Yanmo, Ibukota Illu. Gubernur Papua sudah menyetujui rencana pemekaran Kabupaten Yanmo, bahkan persetujuan itu ditandatangani dan sekarang tim sudah bertolak ke Jakarta," kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Hery Dosinaen kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin.        Menurut Hery, persoalan pemakaran ini

Kayu Bulat Dilarang Keras Keluar Papua

    Pemerintah Provinsi sampai saat ini masih memberlakukan kebijakan untuk pelarangan pengiriman kayu bulat keluar Papua. Hal tersebut sebagaimana disebutkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Yan Ormuserray saat memberikan keterangan kepada pers, kemarin. Dia mengatakan, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pemerintah daerah, sehingga dapat dibukanya industri – industri kayu di "bumi cenderawasih.    Untuk kayu bulat it

Masalah Batas Wilayah Perlu Ditangani Secara Jeli

         Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Hery Dosinain mengungkapkan masalah batas wilayah antar kabupaten maupun kota, harus ditangani secara jeli dan konsisten oleh Pemerintah Provinsi Papua. Menurutnya  Pemprov Papua harus jeli dan konsisten berpatokan pada referensi dokumen yang ada, mulai dari pemekaran kabupaten-kabupaten terdahulu dan kabupaten yang baru dimekarkan.      Dij

Job Fair 2013 Diharap Mampu Serap Tenaga Kerja Sebanyak-Banyaknya

       Pemerintah Provinsi Papua berharap pagelaran Bursa Kerja/Job Fair 2013, dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, sehingga pengangguran di “bumi cenderawasih” dapat berkurang, kesejahteraan tenaga kerja dapat meningkat, sekaligus mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di segala sektor. Hal demikian sebagaimana penegasan Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan

100 Putra/Putri Papua Berpeluang Jadi PNS di Kementrian

Jabatan Karo Tata Pemerintahan, Diserahterimakan

         Jabatan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua secara resmi  diserah terimakan dari pejabat lama kepada pejabat baru, Sendius Wonda,SH,M,Si.Sebagai pejabat baru, Sendius Wonda, mengatakan salah satu program prioritas yang bakal dilakukan dalam waktu dekat adalah menyelesaikan serta memperbaiki draft undang-undang pemerintahan Provinsi Papua sebagaimana instruksi Gubernur saat melantik 13 pejabat Eselon II di Gedung negara beberapa

Pemprov Kirim 22 Anak Papua Sekolah Pilot di Ibukota

       Dalam rangka pembinaan serta peningkatan potensi sumber daya manusia di Papua dan Papua Barat, Badan Pengelolah Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua tahun ini mengirim sebanyak 22 orang untuk mengikuti sekolah penerbangan (pilot) di Jakarta.      Menurut Kepala BPSDM Provinsi Papua DR.Zacharias Giay, SKM, M.Kes, MM, guna meningkatkan jumlah lulusan penerbang setiap tahunnya, Kementerian Perhubungan melalui BPSDM serius membidik

Gubernur Lantik 13 Pejabat Eselon II

     Gubernur Papua, Lukas Enembe melantik 13 pejabat Eselon II di  lingkungan pemerintahan Provinsi Papua. Pelantikan berlangsung Kamis siang (29/8) di Gedung Negara Dok II Jayapura. Tiga belas pejabat Eselon  II tersebut menduduki jabatan strategis yang dilantik oleh Gubernur adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Yusuf Yambeyabdi, Kepala Dinas Pertambangan dan Enegeri, Bangun Manurung, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tit