Papua Susun KLHS Sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah Provinsi Papua memulai penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua memulai penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Baca beritaTak kenal lelah meskipun baru saja tiba di Bumi Cenderawasih, Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni memimpin Rapat bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tengah malam guna membahas sejumlah isu strategis. Rapat ini berlangsung di Jayapura, Papua, Rabu (09/07/2025).
Baca berita
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kinerja Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong. Ucapan itu disampaikan saat pelantikan Agus Fatoni sebagai penggantinya, Senin (7/7/2025).
Baca beritaPemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua telah mengirimkan data kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementrian PU terkait program 3 juta rumah tersebut.
Baca beritaPemerintah Provinsi Papua menargetkan seluruh wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil (3T) di daerah itu telah teraliri listrik pada tahun 2030.
Baca beritaDinas PUPR Provinsi Papua menargetkan seluruh pekerjaan fisik tahun anggaran 2025 sudah terkontrak paling lambat pekan kedua Agustus mendatang. Proses kontraktual dilakukan bertahap, dimulai dari kegiatan konsultansi yang kini sedang berlangsung.
Baca berita
Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menerima audiensi Forum Gabungan Pemuda Papua yang terdiri atas perwakilan dari Barisan Merah Putih (BMP), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pemuda Meepago, dan aktivis HAM, bertempat di Kantor Gubernur Papua. Turut mendampingi Pj. Gubernur, Plt. Asisten Sekda dan sejumlah Kepala SKPD terkait. (25/6)
Baca beritaPemerintah Provinsi Papua menilai ketersediaan Areal Penggunaan Lain (APL) saat ini tidak lagi memadai untuk kebutuhan pembangunan dan investasi. Dari total 611.124,01 hektare APL yang ada, sekitar 261.345 hektare atau 42,76 persen telah terbebani izin lokasi.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua, melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rakyat Setda Papua, Setyo Wahyudi mengatakan bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Baca berita