Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut hasil survey yang dilakukan lembaga anti rasuah tersebut memastikan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua masih rentan korupsi.
Baca berita
Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun berharap Bank Papua dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dan nyata, khususnya bagi pertumbuhan ekonomi di Bumi Cenderawasih.
Baca berita
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Derek Hegemur memastikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024 l, sejalan dengan program pemerintah pusat.
Baca berita
Penjabat Sekda Papua Derek Hegemur segera menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan setempat, untuk memaksimalkan penyerapan anggaran di masing-masing instansinya, mengingat waktu efektif penyelenggaraan pemerintahan yang tinggal sebulan lebih.
Baca berita
Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), memetakan prioritas kegiatan yang berdampak pada pemulihan ekonomi daerah, pada monitoring evaluasi (monev) penyerapan APBD 2023.
Baca berita
PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) setempat, untuk mulai menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) saat bertransaksi.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua menyatakan siap mendukung dan bekerja sama dengan bank daerah setempat, guna mewujudkan digitalisasi serta modernisasi sistem pembayaran pemerintahan, lewat pengembangan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Baca berita.JPG)
Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun mendorong warga Bumi Cenderawasih untuk melalukan validasi Nomor Induk Kepegawaian (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), karena akan mempermudah wajib pajak saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Baca berita.JPG)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja efektivitas Startegi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) Papua Tahun 2019 s/d Semester I 2022 kepada Pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua.
Baca berita