Kebijakan penanggulangan virus corona atau Covid-19 di seluruh bumi cenderawasih, jelang Pembatasan Sosial Diperketat dan Diperluas (PSDD) Relaksasi Kontekstual Papua Tahap III, kini dilimpahkan secara penuh kewenangannya kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua meminta masyarakat untuk jujur saat berobat di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya. Hal demikian bertujuan meminimalisir angka penyebaran virus corona atau Covid-19 di bumi cenderawasih.
Baca berita
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengakui tingkat penularan virus corona atau Covid-19 di Bumi Cenderawasih masih saja terjadi.
Baca berita
Sebanyak 5 dari 274 aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua, dilaporkan reaktif saat menjalani rapid test, Jumat (26/6/2020) sejak pagi hingga sore hari.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua bakal menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) setempat guna bersama-sama melakukan pendataan bagi warga tidak yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Baca berita
Ancaman krisis pangan sebagai dampak dari mewabahnya Covid-19 di Papua, perlu segera diantisipasi.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua memastikan untuk setiap warganya yang terjebak di luar daerah, kini tak perlu lagi mengurus Surat Persetujuan Keluar Masuk (SPKM) saat hendak pulang atau kembali dengan menumpang pesawat maupun kapal laut.
Baca berita.jpeg)
Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) relaksasi kontekstual Papua jilid II baru-baru saja diperpanjang selama 14 hari ke depan.
Baca berita
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menginstruksikan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di wilayahnya untuk melakukan rapid test kepada kurang lebih 6.000 penambang emas ilegal yang tersebar area perbatasan Kabupaten Boven Digoel, Pegunungan Bintang dan Yahukimo.
Baca berita