Wacana Usulan Pembentukan 14 Kursi di Kabupaten dan Kota Mulai Dibahas

Pemerintan Provinsi Papua bersama Universitas Cenderawasih Jayapura, Selasa (28/7/2020), melakukan pertemuan tertutup terkait evaluasi perkembangan UU Nomor 21 tentang Otonomi Khusus (Otsus).

Salah satu yang dibahas pula mengenai adanya usulan pembentukan 14 kursi Anggota DPRD Kabupaten dan Kota jalur Otsus. Dimana saat ini, baru dibentuk dan sudah berjalan di Provinsi Papua.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Muhammad Musa’ad menilai usulan itu perlu ditindaklanjuti guna meminimalisir perdebatan panjang dimasa mendatang.

“Kemudian juga mengenai partai politik lokal. Hal ini yang menjadi pembahasan bersama pihak Universitas Cenderawasih Jayapura”.

“Namun ini baru pertemuan awal kami dengan pihak Universitas Cenderawasih Jayapura, kedepan nanti akan kita lakukan pembahasan secara berkesinambungan bersama pihak terkait untuk menyepakati sejumlah usulan itu,” kata Musa’ad.

Sementara hal penting lain yang dibahas dalam pertemuan, sambung dia, Pemprov Papua mempertanyakan kajian yang dilakukan pihak Universitas Cenderawasih terhadap pengembangan daerah otonom (termasuk pemekaran daerah) serta usulan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

“Intinya kita ingin membawa masa depan Papua ini menjadi lebih baik. Namun tentu kita perlu membangun bersama semua komponen yang ada. Tidak hanya pemerintah tapi juga semua yang ada di Papua”.

“Intinya soal Otsus ini kita jangan termakan isu yang kemudian memecah belah kita. Sekali lagi kita harus optimis membawa Papua lebih baik di masa mendatang,” ajaknya.

Distribution of the Papua province with the Jayapura University of Cenderawasih on Tuesday (July 28, 2020), conducting a closed meeting with the evaluation of the development of LAW No. 21 on Special Autonomy (Otsus).

One of which was also discussed regarding the proposal for the establishment of 14 seats in the District and Regional House of Representatives Members of the Special Autonomy lane. At present, it has just been formed and is already operating in Papua Province.

Assistant for Economy and People's Welfare Regional Secretary of Papua, Muhammad Musa'ad assessed the proposal should be followed up to minimize the long debate in the future.

"Local political parties became a joint discussion with Cenderawasih University”

"But this is our initial meeting with the Cenderawasih University,  we will do the discussion continuously with the relevant parties to agree on a number of proposals," said Musa'ad.

While the other important thing discussed in the meeting, he connected, Papua provincial government questioned the study conducted by the University of Cenderawasih against the development of autonomous regions (including regional expansion) and proposed the establishment of the Commission on Truth and Reconciliation.

"The point is we want to bring the future of Papua to be better. But we certainly need to build together all the existing components. Not only the government but also all elements of Papua ".

“About special autonomy, we should not trust issues that then divide us. Once again we must be optimistic that Papua will be better in the future”, he said.