Rakernas KONI Pusat Sepakat Revisi UU Sistem Keolahragaan Nasional The National Working Meeting of Indonesian National Sport Committee Center Agrees to Propose Revision of National Sports System Law
Hari pertama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KONI Pusat yang juga diikuti Menpora Zainudin Amali secara virtual, Selasa (25/2/2020) di Jakarta, diantaranya membahas revisi UU Tahun 2015 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). The first day of the National Working Meeting (Rakernas) of central Indonesian National Sports Committee which was also attended by Minister Zainudin mali virtually in Jakarta, among others discussed the revision of the 2015 Law on the National Sports System (SKN).
Hari pertama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KONI Pusat yang juga diikuti Menpora Zainudin Amali secara virtual, Selasa (25/2/2020) di Jakarta, diantaranya membahas revisi UU Tahun 2015 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).
Revisi UU itu diharapkan menjadi pondasi yang kuat untuk pembinaan basis keolahragaan baik secara lokal maupun nasional.
“Salah satu yang dibicarakan dalam Rakernas KONI Pusat tadi adalah mendorong revisi UU SKN. Alasanya karena selama ini terkesan pemerintah tidak mempersiapkan anggaran yang cukup untuk pembinaan olahraga, terutama di KONI Pusat dan Koni daerah”
“Makanya UU ini didorong untuk direvisi supaya olahraga memiliki porsi yang penting di tengah-tengah masyarakat,” terang Sekretaris Umum (Sekum ) Koni Papua Kenius Kogoya, Selasa petang di Jayapura, usai mengikuti Rakernas KONI Pusat secara virtual.
Sementara hal paling krusial dari revisi UU SKN, yakni menetapkan porsi 2,5 persen dari APBD di provinsi dan kabupaten/kota untuk pembinaan olahraga.
“Tapi sekali lagi semua ini masih bersifat usulan nantinya kedepan bagaimana tentu kita mendorong lewat Menpora melalui revisi UU itu,” terangnya.
Sementara menyoal pembahasan pelaksanaan PON XX Papua 2021, Kenius katakan lebih menekankan pada persiapan seluruh cabang olahraga.
“Termasuk mengukuhkan bahwa yang dipertandingkan di PON Papua hanya 37 cabor dan tidak ada tambahan lainnya. Memang sempat ada dari provinsi lain meminta untuk 10 cabor diluar 37 yang sudah ditetapkan dimainkan diluar Papua tapi kami tolak,” tegasnya.
The first day of the National Working Meeting (Rakernas) of central Indonesian National Sports Committee which was also attended by Minister Zainudin mali virtually in Jakarta, among others discussed the revision of the 2015 Law on the National Sports System (SKN).
The revision of the Law is expected to be a strong foundation for the construction of a sports base both locally and nationally.
"One of the things discussed in the National Working Meeting of Indonesian National Sports Committee was to encourage the revision of the National Sports System Law. The reason is because so far impressed the government did not prepare enough budget for sports coaching, especially in Indonesian National Sports Committee Central and areas"
"This law is encouraged to be revised so that sports have an important share in the community," the General Secretary of Indonesian National Sports Committee of Papua Kenius Kogoya told the press on Tuesday afternoon in Jayapura, after attending the Indonesian National Sports Committee virtually.
The most crucial thing from the revision of the National Sports System Law, which is to establish a portion of 2.5 percent of the budget in the province and district / city for sports coaching.
"But it is still a proposal then how we push through the Minister of Health through the revision of the Law," he explained.
While discussing the implementation of the National Sports Week XX in Papua 2021, Kenius said it emphasizes the preparation of all sports.
"This includes confirming that there are only 37 sport branches and there are no other additions for the National Sports Week XX. Indeed, there were other provinces who asked for 10 of 37 sports that had been determined to be played outside Papua, but we refused," he said.
Tentang Penulis
Tim Redaksi Pemprov Papua
-