Kuota 130 Formasi CPNS Keerom Diprioritaskan Untuk Honorer di 11 Distrik 130 Formations Quota of Civil Servant Candidates Prioritized For Honorary Workers in 11 Districts
Pemerintah Kabupaten Keerom pada tahun ini mendapat kuota 130 formasi CPNS, yang nantinya diprioritaskan untuk honorer tenaga pendidik atau kesehatan di 11 distrik. Keerom District Government this year received a quota of 130 Civil Servant Candidate formations, which will be prioritized for educators or health workers in 11 districts.
Pemerintah Kabupaten Keerom pada tahun ini mendapat kuota 130 formasi CPNS, yang nantinya diprioritaskan untuk honorer tenaga pendidik atau kesehatan di 11 distrik.
Selain memprioritaskan tenaga honorer untuk diangkat, kuota baru tersebut, seluruh formasi wajib diisi warga asli Keerom dan berdomisili di 11 distrik terdekat.
“Ada 130 formasi baru yang Pemkab Keerom dapatkan, maka kebijakan kami bahwa kuota ini akan diprioritaskan untuk orang asli distrik setempat supaya dia tinggal dan kerja di sana”.
“Tetapi juga kita utamakan tenaga honorer,” terang Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom, Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, SE, MM, dalam rapat dengan Kepala Distrik membahas kuota baru tersebut, di Keerom, Senin (12/10/2020).
Oleh karenanya, Ridwan segera memerintahkan 11 kepala distrik di Kabupaten Keerom untuk melakukan pendataan tenaga honorer di wilayahnya. Wajib dipastikan pula tenaga honorer yang terdata itu adalah warga setempat.
“Saya sudah perintahkan kepala distrik mendata saja, apakah di distrik ada honorer di Puskesmas atau sekolah yang sudah mengabdi bertahun-tahun”
“Intinya kali ini kuota CPNS tersebut seluruhnya harus diisi oleh masyarakat Keerom yang diangkat. Dengan metode ini, maka akan tambahan ASN di 11 distrik yang bisa menjadi motor penggerak perekonomian di wilayahnya,” harap ia.
Ridwan pada kesempatan itu meminta semua pihak untuk dapat mengawal proses penerimaan CPNS kuota baru itu, meski kewenangan awal diberikan kepada kepada distrik.
Ia pun memastikan proses tahapannya akan berjalan transparan. “Sebab nanti setelah data disampaikan oleh kepala distrik ke BKD datanya akan langsung bisa dilihat semua orang”.
“Nah, di situ dewan adat dan semua pihak melihat dan mengevaluasi apakah benar mereka itu tenaga honorer yang tinggal di situ,” tandasnya.
Keerom District Government this year received a quota of 130 Civil Servant Candidate formations, which will be prioritized for educators or health workers in 11 districts.
In addition to prioritizing honorary workers to be appointed, the new quota, the entire formation is required to be filled by Keerom natives and domiciled in 11 nearby districts.
"There are 130 new formations that Keerom Government gets, so our policy of quota will be prioritized for the indigenous people of the local district so that he lives and works there".
"But also we put the honorary workers first," explained the Regent (Interim) of Keerom, Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, SE, MM, in a meeting with the District Head discussing the new quota, in Keerom, Monday (12/10/2020).
Therefore, Ridwan immediately ordered 11 district heads in Keerom Regency to conduct data collection for honorary workers in this area. It must also be ensured that the recorded honorary workers are local residents.
"I have ordered the district head to record honorary workers in public health center or school that has served for many years"
"Basically this time the Civil Servant Candidates quota must be entirely filled by the Keerom citizen that was raised. With this method, there will be additional State Civil Apparatus in 11 districts that can be the Prime Mover of Economic in the region," he hoped.
Ridwan on that occasion asked all parties to be able to control the process of receiving the new Civil Servant Candidates quota, even though the initial authority was given to the district.
He also ensured the stage process would be transparent. "Because after the data is submitted by the district head to Regional Employment Agency (BKD), the data will be immediately visible to everyone".
"Well, that's where the indigenous council and all parties look and evaluate if it's true they're honorary workers who live there," he said.
Tentang Penulis
Tim Redaksi Pemprov Papua
-