Dinkes Papua : Batas Tarif Tertinggi Tes Usap, Tunggu Surat Kemenkes

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menetapkan biaya pemeriksaan tes PCR untuk pengujian Covid-19  senilai maksimal Rp900 ribu di seluruh Indonesia.

Pemprov Papua melalui dinas kesehatan menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti kebijakan itu, setelah menerima surat resmi dari Kementerian Kesehatan RI.

“Bahkan kami juga akan membuat surat edaran berdasarkan surat resmi dari Kementerian Kesehatan RI tersebut”.

“Setelah dibuat surat edaran, kami tindaklanjuti dengan melakukan pengawasan kepada instansi-instansi yang melakukan tes usap,” terang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Robby Kayame di Jayapura, Rabu.

Robby mengapresiasi kebijakan itu sebab akan sangat membantuh pemerintah daerah, lebih khusus masyarakat yang melakukan tes usap secara mendiri. 

Sebab harga bervariasi dan mahal yang ditetapkan untuk satu kali tes usap saat ini dinilai sangat memberatkan, lebih khusus bagi warga ekonomi menengah kebawah.

“Oleh karenanya, kita juga menunggu surat dari Kemenkes ini supaya cepat kami terima. Karena surat itulah yang nanti menjadi acuan bagi kami di Provinsi Papua untuk menetapkan batas tarif tertinggi tes usap”.

“Intinya kita bersabar saja sebab kalau surat sudah kami terima akan langsung ditindaklanjuti,” terang dia.

Sebagian besar masyarakat di Kota Jayapura kini mengeluhkan harga tes usap mandiri pada sejumlah tempat pelayanan kesehatan yang mencapai diatas Rp1 jutaan. Mereka berharap campur pemerintah agar harga tes usap tidak membebani masyarakat yang saat ini sedang dalam kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid.

The Central Government through the Ministry of Health and the Financial Supervision and Development Agency (BPKP) has set the cost of examining PCR tests for Covid-19 testing worth a maximum of 900,000 IDR.

The Papuan government through the health office expressed its readiness to follow through on the policy after receiving an official letter from the Ministry of Health of the Republic of Indonesia.

"In fact, we will also make a circular based on the official letter from the Ministry of Health of the Republic of Indonesia".

"After the release letter was made, we followed up by conducting supervision to the agencies that conducted the swab test," explained the Head of the Health Office of Papua Province Robby Kayame in Jayapura on Wednesday.

Robby appreciated the policy because it would be very helpful for local governments, more specifically people who do the swab test independently.

Because different prices and expensive sets for one-time swab tests are currently considered very burdensome, more specifically for the citizens of the lower middle economy.

"Therefore, we are also waiting for a letter from the Ministry of Health so that we can receive it quickly. Because that letter will be a reference for us in Papua province to set the highest tariff limit of the swab test".

"The point is that we will be patient because if we have received the letter will be followed up immediately," he explained.

Most people in Jayapura are now complaining about the price of self-suction tests at a number of health care places that reach above 1 million IDR. They hope that the government's intervention so that the price of the swipe test does not burden people who are currently in economic difficulty due to the Covid-19 pandemic.