Pemprov Papua Beri Lampu Hijau Pemanfaatan Aset Nganggur

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua membuka jalan bagi Pemkab Keerom, untuk memanfaatkan aset tak terpakai demi kepentingan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan warga bumi cenderawasih.

Aset nganggur Pemprov Papua dimaksud adalah Pabrik ubi jalar yang berlokasi di Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom. Aset itu dinilai strategis untuk pengembangan hasil tani warga setempat, karena memiliki luas lahan 10 hektar.

“Kita sudah rapat dengan Penjabat Bupati Keerom. Daripada lahan tersebut kosong hanya dimanfaatkan orang yang tidak bertanggungjawab, maka lebih baik dimanfaatkan oleh Pemkab Keerom,” terang Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Omah Laduani Ladamay di Jayapura, Rabu (4/11/2020).

Ia membenarkan, sejak dibangun pabrik, hingga kini aset tersebut belum juga beroperasi. Dengan demikian, ia mendorong Pemkab Keerom segera menunjuk sebuah koperasi untuk menggarap lahan milik Pemprov Papua itu.

“Tentunya kami di provinsi akan ikut memberi dukungan agar ada pihak di luar Papua yang dapat menampung hasil tani yang nanti bakal dikembangkan di lahan sekitar pabrik tak terpakai itu”.

“Entah jagung atau apa pun kita siap memberi dukungan,” kata ia.

Dibangun sejak 2010 lalu, Pabrik ubi jalar milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sampai saat ini tak beroperasi. Hal ini pun langsung dilirik Pemkab Keerom.

Penjabat Bupati Keerom Ridwan Rumasukun yang juga menjabat Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua menyayangkan hal itu. Padahal memiliki nilai ekonomis sangat tinggi bila digunakan dengan benar. Belum lagi, pabrik tersebut dibangun pada luas area yang mencapai 10 hektar.

“Makanya kita juga berharap koperasi petani di Keerom yang ingin memanfaatkan aset tersebut untuk bisa segera menyurat kepada Pemprov Papua, DPRP”.  

“Kami di Pemkab Keerom pastinya siap membuat surat dukungan,” pungkas ia.

The Papuan Provincial Government paved the way for the Keerom Government to utilize unused assets for the benefit of economic improvement and the welfare of the Papuan.

The Papuan government's idle asset is a sweet potato factory located in Kampung Arsopura, Skanto District, Keerom Regency. The asset is considered strategic for the development of local farmers, because it has an area of 10 hectares.

"We have a meeting with the Acting Regent of Keerom. Instead of the land being used only by irresponsible people, it is better to be utilized by the Keerom Government," explained the Head of the Office of Industry, Trade, Cooperatives, SMEs and Workers of Papua Province Omah Laduani Ladamay told reporters in Jayapura, Wednesday (4/11/2020).

He confirmed that since the plant was built, the asset has not been operational. Thus, he encouraged the Keerom Government to immediately appoint a cooperative to work on the land owned by the Papuan Government.

"Surely the province will support so that there are parties outside Papua who can accommodate the crops that will be developed in the land around the unused plant".

"We're ready to support whatever the crops," he said.

Built since 2010, the Papuan Government's sweet potato factory is currently out of service. It immediately got attention from the Keerom Government.

Acting Regent Keerom Ridwan Rumasukun who is also an Assistant General Secretary of the Papua Provincial Government, denies this although it has very high economic value when used correctly. Not to mention, the factory was built on an area of 10 hectares.

"That's why we also hope that farmers cooperatives in Keerom who want to use these assets will be able to immediately file with the Papua Provincial Government". 

"Keerom government is certainly ready to make a letter of support," he concluded.