Sekda Apresiasi Percepatan Pemanfaatan Tol Laut di Pelabuhan Depapre

Penjabat Sekda Papua Doren Wakerkwa mengapresisasi kinerja multi stakeholder, lebih khusus Bupati Jayapura, yang gigih mendorong percepatan masuknya pemanfaatan Tol Laut di Pelabuhan Depapre.

Hal tersebut terungkap dari monitoring kesiapan masuknya Tol Laut di Pelabuhan Depapre, Kamis (14/1/2021). 

Dikatakan Sekda, keberadan Tol Laut sangat penting untuk menunjang perekonomian masyarakat Papua, khususnya dalam bidang distribusi logistik sembako, guna menekan tingkat kemahalan di Papua. 

Dilain pihak, bertujuan meningkatkan ekonomi dengan mengirim balik kontainer yang masuk dengan sumber daya alam, yang dimiliki Papua. 

Kendati demikian, Sekda sadar bahwa secara teknis ada banyak hal yang harus dibenahi untuk mendukung Tol Laut di Depapre.

Seperti ketersediaan infrastruktur jalan, lembatan serta fasilitas umum lainnya. “Namun itu semua akan bisa dapat diselesaikan jika kerja bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, serta pihak adat maupun stakeholder terkait lainnya . Dengan tujuan utama mensejahterakan masyarakat Papua,” kata Sekda.

Bupati Jayapura , Mathius Awoitauw berharap ada kerja sama dan pembagian tugas dari semua pihak untuk bisa segera menyiapkan program  Tol Laut ini.

Seperti wilayah pelabuhan, menjadi tanggung jawab KSOP untuk memperlengkapi yang kurang. Kemudian, jalur darat agar dikonsolidasikan dengan pihak terkait, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten serta pusat.

Sedangkan terkait ekonomi, dirinya meminta stakeholder ekonomi untuk bisa menyiapkan para dunia usaha dalam mengambil peluang tersebut. 

“Serta tentunya kita meminta pihak kemananan dalam hal ini TNI Angkatan Laut untuk mengkonsolidasikan rencana dimulainya Tol laut pada 24 Januari 2021 mendatang yang akan diawali dengan uji coba beberapa waktu dekat ini,” kata dia.

Diketahui, pelabuhan Depapre memliki Dermaga Multipurpose II dengan panjang150 m. Dermaga Semen 206 m, Dermaga curah cair 124 m dan Dermaga peti kemas 206 m di area teluk yang teduh.

Dermaga ini diyakini bakal menjadi salah satu Pelabuhan yang sangat besar di kawasan utara Papua dan sejarah mencatat pelabuhan Depapre, bekas pendaratan tentara sekutu pada Perang Dunia Ke-2 di kawasan Pasific. 

Dalam kunjungan monitoring tersebut, juga beberapa kepala SKPD dari Provinsi Papua (Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Satpol PP dan BPBD serta Bappeda); Wakil Ketua DPR Papua, Bupati dan Pimpinan SKPD Kabupaten Jayapura, KSOP, PELNI, Dirjen Bea Cukai wilayah Papua dan PDAM serta beberapa tokoh adat di Daerah setempat.

Acting Secretary of Papua Doren Wakerkwa appreciates the performance of multi stakeholders, more specifically the Regent of Jayapura, who is persistent in encouraging the acceleration of sea toll utilization at Depapre Port.

This was revealed from monitoring the readiness of the Sea Toll at Depapre Port, Thursday (1/14/2021).

The Secretariat said that the sea toll road is very important to support the economy of Papuans, especially in the field of distribution of food logistics, in order to reduce the level of proficiency in Papua.

On the other hand, it aims to boost the economy by sending back containers that come in with natural resources, owned by Papua.

Nevertheless, the Secretariat is aware that technically there are many things that must be improved to support the Sea Toll in Depapre.

Such as the availability of road infrastructure, bridge and other public facilities. "But it will be resolved if the joint work between the Central Government, Provinces, Districts, as well as indigenous parties and other relevant stakeholders. With the main goal of welfare of Papuans," he said.

The Regent of Jayapura, Mathius Awoitauw, hopes that there will be cooperation and division of duties from all parties to be able to immediately prepare this Sea Toll program.

Like the port area, it is the responsibility of KSOP to equip the less. Then, the land route to be consolidated with the relevant parties, both provincial and district and central governments.

As for the economy, he asked economic stakeholders to be able to prepare the business world in taking these opportunities.

"And of course we ask the security in this case the Navy to consolidate the planned start of the sea toll on January 24, 2021 which will begin with a trial, " he said.

Known, Depapre port has Multipurpose Pier II with a length of 150 m. Cement Pier 206 m, liquid bulk pier 124 m and container pier 206 m in a shady bay area.

This pier is believed to be one of the largest ports in the northern region of Papua and historically records the port of Depapre, a former landing of allied troops during World War 2 in the Pacific region.

During the monitoring visit, several civil heads from Papua Province (Department of Transportation, Department of Communication and Informatics, Public Order Police and National Disaster Relief Agency and Agency for Regional Development); Vice Chairman of the Papuan House of Representatives, Regent and Head of Jayapura Regency Regional Apparatus Organization, KSOP, PELNI, Director General of Customs of Papua and Regional Water Utility Company as well as several indigenous leaders in the local area.