Penerima BST di Papua Bertambah 150 Ribu

Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Ribka Haluk memastikan jumlah penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Papua, bertambah hingga 150 ribu keluarga.

Dimana sebelumnya, data awal penerima BST di Provinsi Papua hanya mencapai 64 ribu keluarga saja.

Berkenaan dengan hal itu, Ribka meminta para bupati dan walikota se-Papua mendorong instansi terkait untuk secepatnya melakukan verifikasi data penerima tersebut. Sebab dikhawatirkan masih ada keluarga yang layak menerima BST namun belum diakomodir dan terdata.

“Jadwal pendataan tambahan penerima BST ini hanya sampai Februari 2021. Sehingga kepala daerah harus cepat mendorong data yang sudah diverifikasi melalui dinas sosial masing-masing untuk dieksekusi,” kata ia

Ribka katakan, baru-baru ini telah menginstruksikan staf dinasnya untuk turun ke kabupaten guna mengecek serta melakukan pengawasan terhadap dinas sosial di daerah, guna mendorong proses verifikasi terhadap daftar keluarga penerima BST.

“Sebab sangat penting untuk pemerintah kabupaten dan kota segera melakukan verifikasi terhadap data tambahan penerima BST”.

“Meskipun angka atau kuota tambahan ini sudah siap, namun tetap masih harus menunggu konfirmasi dari Kementerian Sosial untuk segera ditindaklanjuti di lapangan,” ungkapnya.

Diketahui, bantuan tunai dari Kemensos ini meliputi Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bansos Tunai (BST). 

Target penerima PKH ada 10 juta keluarga dengan anggaran Rp28,7 triliun, untuk Kartu Sembako, diperuntukan bagi 18,8 juta keluarga dengan anggaran Rp45,12 triliun, sedangkan, BST untuk 10 juta keluarga dengan anggaran Rp12 triliun.

Untuk Januari ini, PHK bagi 10 juta keluarga sebesar Rp7,17 triliun, Kartu Sembako untuk 18,8 juta keluarga sebesar Rp3,76 triliun, dan BST untuk 10 juta keluarga sebesar Rp3 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp13,93 triliun.

Head of the Social Service of Papua Province Rebekah Haluk ensured that the number of recipients of Cash Social Assistance (BST) in Papua increased to 150 thousand families.

Previously, the initial data of Cash Social Assistance recipients in Papua Province only reached 64 thousand families.

With that in regard, Rebekah asked the regents and mayors of Papua to encourage the relevant agencies to immediately verify the recipient's data. Because it is feared that there are still families who deserve Cash Social Assistance but have not been accommodated and recorded.

"The additional data collection schedule of Cash Social Assistance recipients is only until February 2021. So the head of the region must quickly push the data that has been verified through their respective social services to be executed," she said 

Rebekah said recently instructed her service staff to come down to the district to check and supervise social services in the area, to encourage the verification process of Cash Social Assistance recipient families.

"Because it is very important for the district and city governments to immediately verify the additional data of Cash Social Assistance recipients".

"Although these additional numbers or quotas are ready, they still have to wait for confirmation from the Ministry of Social Affairs to be followed up immediately in the field," she said.

It is known that the cash assistance from the Ministry of Social Affairs includes Family Hope Program, Staple Food Card Card, Cash Social Assistance.

The Family Hope Program recipient target is 10 million families with a budget of Rp28.7 trillion, for Staple Food Card, intended for 18.8 million families with a budget of Rp45.12 trillion, while Cash Social Assistance for 10 million families with a budget of Rp12 trillion.

For this January, layoffs for 10 million families amounted to Rp7.17 trillion, Staple Food Card Cards for 18.8 million families amounted to Rp3.76 trillion, and Cash Social Assistance for 10 million families amounted to Rp3 trillion, bringing the total to Rp13.93 trillion.