Wagub Dorong Pembentukan Lembaga Tanggap Darurat Konflik

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mendorong pembentukan unit emergency response atau tanggap darurat konflik, guna mengatasi permasalahan seperti gangguan keamanan yang berimbas kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Wagub Klemen Tinal saat memberikan keterangan di Jayapura, Selasa (23/02/2021).

“Untuk di provinsi nanti akan dibentuk (unit) emergency respon. Sebab kalau ikut norma UU yang ada hari ini, peran provinsi sangat terbatas untuk membantu masyarakat di kabupaten yang mengalami konflik bersenjata seperti di Intan Jaya”.

“Sehinggaa perlu ada (unit) emergency response yang nanti di back up peraturan gubernur dengan struktur baru. Supaya nanti mereka selalu hadir dalam upaya tanggap darurat, sehingga situasi apa pun yang ada menyangkut keamanan bisa kita bersama atasi dengan baik,” terang Klemen.

Klemen pastikan, unit tersebut akan dibahas dalam waktu dekat dengan sejumlah instansi terkait. Sebab sejumlah kabupaten di Provinsi Papua cukup sering terjadi konflik bersenjata antara pihak TPN OPM dengan TNI/Polri.

Sebelumnya, konflik bersenjata yang berlarut-larut di Intan Jaya, membuat seribuan warganya mengungsi dan takut untuk berkebun. Ancaman kelaparan pun bak menanti di depan mata, meski pemda setempat telah mengambil sejumlah langkah.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) RI akhirnya merespon permintaan Pemerintah Provinsi Papua dengan memberi bantuan beras sebanyak 120 ton untuk pengungsi Intan  Jaya.

Wakil Bupati Intan Jaya Yan Koboyau katakan situasi terakhir di Sugapa, Intan Jaya, sudah berangsur pulih. Dimana sudah ada pengungsi yang kembali ke kampung, namun masih dalam jumlah yang kecil.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Papua Ribka Haluk memastikan penyaluran bantuan bahan makanan akan dimulai pada Rabu esok.

Deputy Governor of Papua Klemen Tinal encouraged the establishment of an emergency response unit to address issues such as security disruptions affecting the community. 

This was conveyed by Deputy Governor Klemen Tinal when giving a statement to the press, in Jayapura, Tuesday (23/02/2021).

"For the province will be formed (unit) emergency response. Because if you follow the norms of the law that exist today, the role of the province is very limited to help people in districts that are experiencing armed conflict such as in Intan Jaya". 

"So there needs to be an emergency response unit that will back up the governor's regulations with a new structure. So that later they are always present in emergency response efforts, so that any situation that concerns security can be resolved properly," explained Klemen.

Klemen makes sure the unit will be discussed in the near future with a number of relevant agencies. Because a number of districts in the Papua Province often have armed conflict between the Free Papua Movement (OPM) and the Police.

Previously, the protracted armed conflict in Intan Jaya made thousands of citizens displaced and afraid to do gardening. The threat of famine is still waiting in sight, although local governments have taken a number of steps.

In response, the Ministry of Social Affairs finally responded to the request of the Papua Provincial Government by providing 120 tons of rice for Intan Jaya refugees.

Deputy Regent of Intan Jaya Yan Koboyau said the last situation in Sugapa, Intan Jaya, has gradually recovered. Where there are already refugees who return to the village, but still a small number.

Meanwhile, Papua Social Service Chief Rebekah Haluk confirmed that the distribution of foodstuff aid will begin on Wednesday.