Kemenpan RB Minta Usulan Honorer Menyesuaikan Pada Kebutuhan Anjab dan ABK

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) mengingatkan Pemda di Papua agar tak mengusulkan pengangkatan tenaga honorer, berdasarkan keinginan pihak-pihak tertentu.

Sebaliknya, pengangkatan wajib mempertimbangkan kebutuhan analisis jabatan (Anjab) serta analisis beban kerja (ABK), supaya kontribusi yang diberikan kepada pemerintah dan masyarakat, benar-benar sesuai yang diharapkan.

"Kami harap jangan angkat honorer berdasarkan keinginan, kasihan APBD bayar orang yang nantinya tidak berkontribusi buat organisasi”. 

“Contoh honorer yang seharunya diangkat adalah mereka yang bertugas di bidang pelayanan dasar (guru, tenaga kesehatan, penyuluh).  Intinya, jika diterima ada implikasi ke pembukaan lapangan kerja lalu menambah PAD. Boleh juga diakomodir tenaga teknis lainnya seperti pertambangan, sebab Papua banyak tambang," terang Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kemenpan RB, Arizal, di Jayapura, Selasa (30/3/2021).

Masih menurut ia, terkait pengangkatan honorer sebenarnya sudah tidak diperbolehkan dalam UU. Hanya saja dikarenakan Papua memiliki kekhususan, Menpan-RB dan BKN sepakat mengakomodir dengan memberikan platform 20 ribu, dengan catatan masih bisa dipertimbangkan (sewaktu-waktu bisa berubah ke bawah).

Oleh karenanya, ia pun berinisiatif datang ke Papua dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan honorer dengan mendorong verifikasi ulang terhadap semua data yang ada. 

“Sebab baru-baru ini ada tambahan usulan data tenaga honorer secara signifikan”.

“Sehingga kita harap para tenaga honorer yang diusulkan ini, dilihat lagi surat keputusan (SK) pengangkatannya masing-masing. Contoh ada kah SK pengangkatkan baik dari Gubernur, Bupati, Walikota ataupun kepala dinas. Dengan begitu, artinya sah karena ada beban APBD untuk membayar honor,”

“Berbeda kan kalau yang mengangkat adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jelas itu itu lemah, sebab mereka tidak memiliki kewenangan,” tutur ia.

Arizal berharap, dengan adanya panduan dari Kemenpan RB, Pemerintah Provinsi Papua sudah memiliki gambaran terkait pengangkatan honorer.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua, Nicolaus Wenda memastikan bahwa seluruh data tenaga honorer Papua, segera direvisi kembali sesuai dengan surat dari Menpan RB.

Pihaknya pun siap mendorong agar proses revisi bisa secepatnya rampung untuk kembali diusulkan ke Kemenpan RB.

The Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia reminded the Local Government in Papua not to propose the appointment of the honorary employee, based on the wishes of certain parties.

On the other hand, the appointment is obliged to consider the needs of Job Analysis and Workload Analysis, so that the contributions made to the government and the community, are really as expected. "We hope not to recruit honorary employees based on desire, regional budget pay people who do not contribute to the organization". 

"Examples of honorary employees should be appointed are those in charge of basic services (teachers, health workers, extension workers). In essence, if accepted there are implications to the opening of jobs and then add PAD. It can also be accommodated by other technical personnel such as mining, because Papua has many mines," explained Assistant Deputy for Standardization of Department and Human Resources Competency of the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform, Arizal, in Jayapura, Tuesday (30/3/2021). 

Still according to him, relating to the appointment of the honorary employee is actually not allowed in the Law. However, because Papua has a specificity, the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform and State Civil Service Agency agreed to accommodate by providing a platform of 20 thousand, with the record still to be considered (at any time may change downwards).

Therefore, he also took the initiative to come to Papua in order to help solve the honorary employee problem by encouraging re-verification of all existing data.

"Because recently there has been a significant addition of honorary employee data proposals".

"So we hope the honorary employees are proposed, seeing the decision letter of their respective appointments. For example, there is a decree from the Governor, Regent, Mayor or head of the department. That way, it means it is valid because there is a burden of Regional Budget to pay,"

"It is different if the appointees are The Office of Commitment Maker (PPK) obviously it is weak, because they do not have the authority," he said.

Arizal hopes that, with guidance from the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform, the Papua Provincial Government already has an overview of the appointment of honorary employees.

The head of the State Civil Service Agency of Papua, Nicolaus Wenda ensured that all data of Papuan honorary employees was immediately revised in accordance with the letter from the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform.

It is also ready to push for the revision process to be completed as soon as possible to be re-proposed to the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform.