Dinsos Papua Jemput Bola Perekaman e-KTP ke Rumah Sakit

Realisasi perekaman e-KTP di Provinsi Papua hingga saat ini baru mencapai 45,3 persen atau sebanyak 1.506.837 jiwa dari total wajib e-KTP sebanyak 3.323.662 jiwa. Dengan demikian, masih tersisa 54,7 persen atau 1.816.825 jiwa yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Menyikapi hal itu, Dinas Sosial (Dinsos) Papua akan jemput bola dengan menyediakan fasilitas pelayanan perekaman e-KTP bagi warga di rumah sakit.

Kepala Dinas Sosial Papua, Ribka Haluk katakan, inovasi itu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang belum memiliki KTP.

“Saat ini kan masih banyak masyarakat yang datang berobat ke Rumah Sakit tanpa memiliki KTP”

“Karena itu, kita memgambil keputusan ini untuk jemput bola mendekatkan pelayanan perekaman e-KTP di rumah sakit. Sehingga nantinya masyarakat bisa langsung dilayani tempat,” kata Ribka Haluk di Jayapura, Senin.

Saat ini Dinas Sosial Papua tengah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat, guna menetapkan rumah sakit mana saja yang bakal dilibatkan untuk kerjasama pelayanan perekaman e-KTP.

Ia pun mendorong Dinas Kesehatan Papua segera menyusun Perjanjian Kerjasama (PKS), agar program tersebut bisa segera terealisasi.

“Sebab dengan kerja sama ini, Dinkes Papua juga bisa mendapatkan hak akses data kependudukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan lainnya,” pungkas dia.

In response, the Social Service of Papua will provide e-ID recording service facilities for residents in hospitals.

Head of Papua Social Service, Rebekah Haluk said that the innovation was to bring closer services to people who do not have ID cards.

"Currently there are still many people who come to the hospital without having an ID card"

"Therefore, we take this decision to do e-ID recording service in the hospital. So that people can be directly served for the room," said Rebekah Haluk in Jayapura, Monday.

Currently, the Papua Social Service is coordinating with the local Health Office, to determine which hospitals will be involved for the cooperation of e-ID recording services.

He also encouraged the Papua Health Office to immediately draw up a Cooperation Agreement, so that the program can be realized immediately.

"Because with this cooperation, the Health Department of Papua can also get the right to access population data for the benefit of health services and others," he concluded.