Pemprov Papua Dorong Kabupaten/Kota Pemda Menyurat Usulan Lahan Dapur SPPG

Pemerintah kabupaten dan kota di Papua diminta segera menyampaikan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kesiapan lahan untuk pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

JAYAPURA - Pemerintah kabupaten dan kota di Papua diminta segera menyampaikan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kesiapan lahan untuk pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Surat tersebut diperlukan sebagai dasar verifikasi lokasi dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Asisten II Sekretariat Daerah Papua, Setiyo Wahyudi, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah di wilayah tersebut.

Sebagian besar pemerintah daerah menyatakan siap menyediakan lahan, bahkan ada yang mengusulkan tiga hingga empat lokasi.

”Namun, dukungan itu harus dituangkan secara tertulis melalui surat resmi yang ditujukan kepada BGN. Dalam surat itu harus dicantumkan lokasi dan luas lahan yang diusulkan,” kata Setiyo, Senin (26/5/2025), di Jayapura.

Setiyo menegaskan, minimal luas lahan yang dibutuhkan untuk setiap dapur SPPG adalah 800 meter persegi.

"Beberapa pemerintah daerah mengusulkan lahan yang berada di lingkungan sekolah karena dinilai lebih strategis dan efisien," tambahnya.

Menurutnya, usulan tertulis dari pemerintah daerah menjadi syarat awal sebelum tim dari BGN melakukan verifikasi lapangan.

"Hasil verifikasi akan menentukan kelayakan lahan untuk kemudian masuk dalam tahap perencanaan pembangunan dapur," pungkasnya. ***