Pj. Gubernur Papua Temui Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI: Dorong Percepatan Aliran Listrik ke Desa-Desa di Papua

JAKARTA - Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong melakukan Kunjungan ke Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI). Dalam kunjungan ini, Pj. Gubernur didampingi oleh Ketua DPR Papua dan Ketua KADIN Provinsi Papua. (20/6)

Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas dukungan dan percepatan peningkatan akses aliran listrik, khususnya di wilayah pedesaan Provinsi Papua.

Pj. Gubernur Papua menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, Jisman P. Hutajulu, serta menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan pihak terkait guna memperluas elektrifikasi desa. 

“Kami sangat mengapresiasi dukungan Kementerian ESDM, khususnya Dirjen Ketenagalistrikan, yang bersedia menerima dan berdialog langsung terkait kebutuhan listrik desa di Papua. Saya telah instruksikan SKPD teknis untuk segera menyusun dan menyerahkan data detail kebutuhan kelistrikan Papua tahun 2025–2030 dalam waktu 1–2 hari pasca pertemuan ini,” ujar Ramses Limbong.

“Melalui kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMN seperti PLN, kami berharap kebutuhan listrik desa di wilayah Provinsi Papua dapat segera dijawab, karena ini akan sangat memengaruhi pembangunan di sektor lainnya,” tambahnya.

Dalam paparannya, Dirjen Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu, menyampaikan kondisi sistem kelistrikan di Provinsi Papua saat ini, di mana pembangkit listrik yang ada memiliki total kapasitas sebesar 424 MW, dengan sekitar 92% masih menggunakan energi fosil, sementara sisanya menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Dirjen juga menyampaikan bahwa ke depan akan dilakukan pengembangan pembangkit listrik tambahan sebesar 325 MW hingga tahun 2034 sebagai bagian dari upaya peningkatan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik secara nasional, termasuk di Provinsi Papua

“Kami berharap pemerintah daerah dapat segera melengkapi data teknis kebutuhan kelistrikan di Papua. Dengan begitu, tim kami dapat melakukan kajian mendalam untuk mendorong realisasi pengembangan sistem kelistrikan secara konkret,” jelas Jisman.

Pertemuan ini berlangsung sangat cair  dan penuh semangat kolaborasi. Kedua pihak sepakat untuk menindaklanjuti hasil diskusi ini melalui pertemuan teknis lanjutan guna mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Provinsi Papua. ***

JAKARTA – Acting Governor of Papua, Ramses Limbong, visited the Directorate General of Electricity at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM RI). He was accompanied by the Speaker of the Papua Regional House of Representatives and the Chair of the Papua Provincial Chamber of Commerce and Industry on June 20.

The meeting aimed to discuss support for and the acceleration of electricity access, especially in rural areas of Papua Province. Governor Ramses expressed appreciation for the warm welcome given by the Director General of Electricity, Jisman P. Hutajulu, and conveyed the Papua Provincial Government’s commitment to work with the central government and relevant stakeholders to expand rural electrification.

 “We greatly appreciate the support of the Ministry of Energy and Mineral Resources, especially the Directorate General of Electricity, for being willing to receive us and engage in direct dialogue on the village electricity needs in Papua. I have instructed the relevant provincial departments to immediately prepare and submit detailed electricity needs data for Papua for 2025–2030 within 1–2 days after this meeting,” said Ramses Limbong.

“Through collaboration between the central government, local government, and state-owned enterprises such as PLN, we hope the electricity needs of villages across Papua can be addressed promptly, as it will greatly impact development in other sectors,” he added. In his presentation, Director General Jisman P. Hutajulu outlined the current condition of the electricity system in Papua Province. The existing power plants have a total capacity of 424 MW, with approximately 92% still reliant on fossil fuels and the remainder using renewable energy sources.

He also noted that additional power plants with a combined capacity of 325 MW are planned for development by 2034, as part of the effort to increase the national electrification ratio and the percentage of electrified villages, including in Papua. “We hope the regional government can promptly complete the technical data on electricity needs in Papua.

It will enable our team to conduct in-depth assessments and drive the concrete development of the power system,” explained Jisman. The meeting was held in a cooperative and enthusiastic atmosphere. Both parties agreed to follow up on the discussion through a series of technical meetings to accelerate the development of electricity infrastructure in Papua Province. ***