Enam Kendaraan Dinas di Papua Pegunungan Dikembalikan Pekan Ini Six Government Vehicles in Highland Papua to Be Returned This Week
Inspektorat Daerah Provinsi Papua menertibkan ratusan kendaraan dinas yang masih dikuasai pihak yang tidak berhak, termasuk pejabat yang telah pindah tugas ke daerah otonomi baru (DOB). The Regional Inspectorate of Papua Province is taking action to reclaim hundreds of government vehicles still held by unauthorized parties, including officials who have been reassigned to new autonomous regions (DOB).
JAYAPURA - Inspektorat Daerah Provinsi Papua menertibkan ratusan kendaraan dinas yang masih dikuasai pihak yang tidak berhak, termasuk pejabat yang telah pindah tugas ke daerah otonomi baru (DOB).
Inspektur Daerah Provinsi Papua, Danny Korwa, mengatakan penertiban saat ini difokuskan di Provinsi Papua Pegunungan. Enam kendaraan dinas milik Pemprov Papua yang digunakan pejabat di Papua Pegunungan ditargetkan kembali dalam pekan ini.
“Per hari ini sudah tiga kendaraan yang kembali, dan hari ini bertambah satu lagi. Kami targetkan minggu ini selesai,” ujarnya di Jayapura, Senin (11/8/2025).
Menurut Danny, penertiban dilakukan bersama Korsugab KPK melalui evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP). Selain di Papua Pegunungan, langkah serupa akan dilakukan di Papua Tengah.
Pejabat eselon II dan III yang pindah ke daerah tersebut wajib mengembalikan kendaraan dinas lama.
Data Inspektorat mencatat, ada sekitar 400 kendaraan dinas yang masih dikuasai tanpa hak di empat DOB dan kabupaten/kota di Papua.
Sebagian kendaraan kondisinya rusak berat atau tidak layak pakai, sementara lainnya belum diketahui keberadaannya.
Danny menegaskan, kendaraan yang tidak dikembalikan dapat dikategorikan sebagai penggelapan aset negara atau daerah, yang memiliki konsekuensi pidana.
“Kendalanya sebenarnya ada pada kesadaran masing-masing pejabat. Kalau pindah tugas, aset harus dikembalikan,” pungkasnya. ***
JAYAPURA – The Regional Inspectorate of Papua Province is taking action to reclaim hundreds of government vehicles still held by unauthorized parties, including officials who have been reassigned to new autonomous regions (DOB).
Papua Provincial Inspector Danny Korwa said the current focus is on Highland Papua Province. Six vehicles belonging to the Papua Provincial Government, used by officials in Highland Papua, are targeted for return this week.
“As of today, three vehicles have been returned, and today we added one more. We aim to complete the process by the end of the week,” he said in Jayapura, Monday (August 11, 2025).
According to Danny, the enforcement is being carried out in cooperation with the Integrated Coordination, Supervision, and Prevention Task Force of the Corruption Eradication Commission through the Monitoring Center for Prevention (MCP) evaluation. Similar measures will also be taken in Central Papua.
Echelon II and III officials who have been transferred to the new regions are required to return their previous official vehicles.
Data from the Inspectorate shows that around 400 government vehicles are still held without authorization in the four DOBs and in districts/municipalities across Papua.
Some vehicles are severely damaged or unfit for use, while the whereabouts of others remain unknown.
Danny stressed that failing to return the vehicles could be classified as misappropriation of state or regional assets, which carries criminal consequences.
“The real challenge lies in each official’s awareness. When transferred, assets must be returned,” he concluded. ***
Tentang Penulis
Tim Redaksi Pemprov Papua
-