Pemprov Papua Konsolidasikan Perbaikan Demokrasi Usai IDI Turun Papua Provincial Government Consolidates Democratic Reforms After IDI Decline
Pemerintah Provinsi Papua mengonsolidasikan langkah perbaikan tata kelola demokrasi menyusul turunnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua dari 67,64 poin pada 2023 menjadi 56,55 poin pada 2024. Penurunan tersebut menempatkan Papua pada kategori rendah secara nasional dan menjadi bahan evaluasi lintas perangkat daerah. The Papua Provincial Government is consolidating steps to improve democratic governance following the decline of Papua's Indonesian Democracy Index (IDI) from 67.64 points in 2023 to 56.55 points in 2024. The drop placed Papua in the low category nationally and has become an evaluation point across regional government agencies.
JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua mengonsolidasikan langkah perbaikan tata kelola demokrasi menyusul turunnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua dari 67,64 poin pada 2023 menjadi 56,55 poin pada 2024. Penurunan tersebut menempatkan Papua pada kategori rendah secara nasional dan menjadi bahan evaluasi lintas perangkat daerah.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Papua, Raehanna Lampong, mengatakan capaian IDI kini menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) gubernur sehingga memerlukan penanganan serius dan terukur.
“Dengan penurunan tersebut menjadi perhatian karena berdampak pada penilaian kualitas demokrasi di daerah,” ujarnya dalam FGD IDI Papua 2025 di Kantor Gubernur Papua, Rabu (12/2/2026).
Menurut Raehanna, penurunan IDI mencerminkan masih adanya pekerjaan rumah pada aspek kebebasan sipil, hak politik, serta kapasitas lembaga demokrasi. Sejumlah indikator yang menjadi sorotan antara lain kinerja lembaga demokrasi, kualitas produk peraturan daerah, dan pelaksanaan pendidikan politik oleh partai.
“Pendidikan politik harus diwujudkan dalam kegiatan nyata seperti sosialisasi pemilu dan pembekalan bakal calon, bukan sekadar rapat koordinasi,” katanya.
Ia juga menyinggung dukungan anggaran hibah partai politik yang berpengaruh terhadap efektivitas pendidikan politik. Selain itu, indikator kesetaraan dan kualitas pelayanan publik dinilai perlu diperkuat melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
Raehanna menambahkan, nilai IDI turut memengaruhi persepsi terhadap stabilitas daerah. “Kalau nilai IDI tinggi berarti demokrasi di provinsi ini dinilai baik sehingga investor tidak ragu menanam modal,” ujarnya.
Hasil FGD akan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Pokja IDI untuk menentukan langkah strategis perbaikan. Pemerintah Provinsi Papua menekankan bahwa peningkatan IDI tidak semata mengejar angka, tetapi memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. ***
JAYAPURA — The Papua Provincial Government is consolidating steps to improve democratic governance following the decline of Papua's Indonesian Democracy Index (IDI) from 67.64 points in 2023 to 56.55 points in 2024. The drop placed Papua in the low category nationally and has become an evaluation point across regional government agencies.
Head of Domestic Politics at Papua's National and Political Unity Agency, Raehanna Lampong, said that the IDI achievement has now become one of the governor's Key Performance Indicators, meaning it requires serious and measurable handling.
"With this decline, it has become a concern because it affects the assessment of the quality of democracy in the region," she said during the 2025 Papua IDI Focus Group Discussion at the Governor's Office on Wednesday (12/2/2026).
According to Raehanna, the decline in the IDI reflects that there is still unfinished work in the areas of civil liberties, political rights, and the capacity of democratic institutions. Some indicators under scrutiny include the performance of democratic institutions, the quality of regional regulations, and the implementation of political education by political parties.
"Political education must be realized through concrete activities such as election outreach and training for prospective candidates, not merely coordination meetings," she said.
She also noted that grant budget support for political parties affects the effectiveness of political education. In addition, indicators related to equality and the quality of public services were considered in need of strengthening through coordination with relevant regional agencies.
Raehanna added that the IDI score also affects perceptions of regional stability. "If the IDI score is high, it means democracy in this province is seen as good, so investors will not hesitate to invest," she said.
The results of the FGD will be reported to the Regional Secretary as Chair of the IDI Working Group to determine strategic improvement measures. The Papua Provincial Government emphasized that improving the IDI is not merely about pursuing a higher score, but about strengthening the overall quality of governance. ***
Tentang Penulis
Tim Redaksi Pemprov Papua
-