Pemprov Papua Mulai Penataan Manajemen ASN, Kinerja Pejabat Dievaluasi Enam Bulan

JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua memulai penataan manajemen aparatur sipil negara (ASN) dengan menekankan kompetensi dan profesionalisme sebagai dasar pengelolaan birokrasi. Langkah ini ditegaskan Gubernur Papua Matius Fakhiri usai melantik pejabat struktural dan fungsional di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Rabu (18/2/2026).

Gubernur menyampaikan pembenahan awal difokuskan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai perangkat strategis dalam pengelolaan karier ASN. Menurutnya, seluruh proses penempatan dan pergeseran jabatan harus berbasis prestasi dan kompetensi, bukan semata kebutuhan jangka pendek.

“Saya mau BKD betul-betul memperhatikan karier dan prestasi semua eselon, sehingga pergeseran jabatan harus berdasarkan kompetensi dan profesionalisme,” ujar Gubernur.

Ia menegaskan mutasi jabatan tidak boleh mengganggu jalannya tata kelola pemerintahan. Struktur organisasi harus tetap berjalan efektif agar pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan tidak terhambat.

Selain penataan sistem kepegawaian, Gubernur juga menyiapkan mekanisme evaluasi kinerja terhadap pejabat yang baru dilantik. Pejabat pelaksana tugas dan pejabat sementara akan dievaluasi dalam kurun waktu enam bulan ke depan.

“Saya butuh waktu enam bulan untuk melihat bagaimana mereka menafsirkan kemauan gubernur, yang merupakan penjabaran dari visi misi presiden dan visi misi saya,” katanya.

Evaluasi tersebut menjadi bagian dari langkah percepatan pembangunan tahun 2026. Gubernur meminta seluruh pejabat bekerja berlandaskan dokumen perencanaan daerah serta memastikan program yang dijalankan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

Dalam penataan birokrasi ini, Pemerintah Provinsi Papua juga mempertimbangkan proses regenerasi ASN yang memasuki usia pensiun. Gubernur menegaskan pergeseran ke jabatan fungsional bukan akhir karier, melainkan bagian dari kebutuhan organisasi dan upaya penguatan profesionalisme ASN.

Melalui langkah tersebut, Pemprov Papua menargetkan birokrasi yang lebih tertata, adaptif, dan mampu mendukung agenda pembangunan daerah secara berkelanjutan.

JAYAPURA — The Papua Provincial Government has begun restructuring the management of the state civil apparatus, emphasizing competence and professionalism as the foundation of bureaucratic governance. This step was affirmed by Papua Governor Matius Fakhiri after inaugurating structural and functional officials at the Papua Governor's Office in Jayapura on Wednesday (February 18, 2026).

The Governor said the initial reform would focus on the Regional Civil Service Agency, a strategic institution in managing the careers of civil servants. According to him, all processes of job placement and reassignment must be based on achievement and competence, not merely short-term needs.

"I want the Regional Civil Service Agency to truly pay attention to the careers and achievements of all echelon officials, so that job rotations must be based on competence and professionalism," the Governor said.

He stressed that job transfers must not disrupt the course of government administration. The organizational structure must continue to function effectively so that public services and the implementation of development programs are not hindered.

In addition to restructuring the personnel system, the Governor is also preparing a performance evaluation mechanism for the newly inaugurated officials. Acting officials and temporary officials will be evaluated over the next six months.

"I need six months to see how they interpret the governor's intentions, which are an elaboration of the president's vision and mission as well as my own vision and mission," he said.

The evaluation is part of efforts to accelerate development in 2026. The Governor asked all officials to work based on regional planning documents and to ensure that the programs being implemented are aligned with central government policies.

As part of this bureaucratic reform, the Papua Provincial Government is also considering the regeneration process of civil servants who are approaching retirement age. The Governor emphasized that reassignment to functional positions is not the end of a career, but rather part of organizational needs and an effort to strengthen the professionalism of civil servants.

Through this measure, the Papua Provincial Government is targeting a bureaucracy that is more orderly, adaptive, and capable of sustainably supporting the regional development agenda. ***