Pemprov Papua Percepat Pemenuhan Hunian Layak, Renovasi 2.100 Rumah Dimulai 2026

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Papua mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat melalui program renovasi rumah tidak layak huni, rumah subsidi, dan pembangunan rumah susun. Langkah ini ditegaskan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, usai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Gubernur Fakhiri mengatakan, rakor tersebut membahas sinkronisasi kebijakan dan program lintas kementerian, termasuk penguatan regulasi serta pendataan calon penerima manfaat. Koordinasi ini dinilai penting agar pelaksanaan program perumahan di daerah berjalan tepat sasaran.

Menurutnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kebutuhan perumahan di Papua masih cukup tinggi. Kondisi sosial masyarakat Papua, di mana satu rumah kerap dihuni beberapa generasi, turut memengaruhi besarnya kebutuhan hunian.

“Karena itu, angka kebutuhan rumah di Papua cukup besar dan harus dijawab dengan kebijakan yang terencana serta berkelanjutan,” ujar Fakhiri.

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Papua menargetkan penyaluran sekitar 14 ribu unit bantuan perumahan melalui berbagai skema. Program tersebut mencakup rumah subsidi, renovasi rumah, serta dukungan pembiayaan melalui KPR.

Sementara itu, pada tahap awal 2026, pemerintah akan memulai pekerjaan fisik renovasi sekitar 2.100 unit rumah tidak layak huni. Pelaksanaan renovasi direncanakan mulai Maret 2026 dengan menggandeng balai perumahan sebagai mitra teknis.

Selain renovasi rumah, pemerintah daerah juga menyiapkan pembangunan lima unit rumah susun. Rumah susun tersebut direncanakan dibangun di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom untuk menjawab kebutuhan hunian di kawasan perkotaan dan penyangga.

Gubernur Fakhiri menegaskan, percepatan pembangunan perumahan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Program ini sekaligus menjadi bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Papua terhadap agenda nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

“Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kami berharap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya hunian yang layak, dapat dipenuhi secara bertahap dan berkelanjutan,” katanya. ***

JAKARTA — The Papua Provincial Government is accelerating efforts to meet the public's need for decent housing through a program covering the renovation of uninhabitable homes, subsidized housing, and the construction of apartment buildings. This was emphasized by Papua Governor Matius D. Fakhiri after attending a Coordination Meeting on the Acceleration of Housing and Settlement Development in Jakarta on Wednesday (February 25, 2026).

Governor Fakhiri said the meeting discussed the synchronization of cross-ministerial policies and programs, including the strengthening of regulations and the collection of data on prospective beneficiaries. This coordination was considered important to ensure that housing programs in the region are implemented effectively and reach the right targets.

According to him, data from the Central Statistics Agency show that housing needs in Papua remain quite high. The social conditions of Papuan communities, in which one house is often occupied by several generations, also contribute to the high level of housing demand.

"Therefore, the demand for housing in Papua is quite large and must be addressed through planned and sustainable policies," Fakhiri said.

In 2025, the Papua Provincial Government is targeting the distribution of around 14,000 housing assistance units through various schemes. These programs include subsidized housing, home renovations, and financing support through mortgages.

Meanwhile, in the initial phase of 2026, the government will begin physical renovation work on around 2,100 uninhabitable houses. The renovation is scheduled to begin in March 2026 in cooperation with the housing agency as a technical partner.

In addition to home renovations, the regional government is also preparing the construction of five apartment buildings. These apartments are planned to be built in Jayapura City, Jayapura Regency, and Keerom Regency to address housing needs in urban and surrounding buffer areas.

Governor Fakhiri stressed that accelerating housing development is part of the effort to improve the quality of life of Papuan people. The program also serves as a form of support by the Papua Provincial Government for the national agenda in the housing and settlement sector.

"Through strong collaboration between the central and regional governments, we hope that the people's basic needs, especially decent housing, can be met gradually and sustainably," he said. ***