Pemprov Papua Siapkan Pengoperasian Kapal Bersubsidi untuk Perkuat Konektivitas dan Tekan Biaya Logistik

JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan konektivitas antardaerah melalui rencana pengoperasian kapal bersubsidi yang ditargetkan mulai direalisasikan pada 2026.

Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus menekan biaya logistik di wilayah Papua.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, Muflih Musaad, mengatakan saat ini pemerintah daerah tengah melakukan perhitungan kemampuan fiskal sebagai dasar penentuan jumlah armada maupun besaran anggaran yang akan dialokasikan bagi penyelenggaraan transportasi laut bersubsidi.

"Saat ini kami sedang menghitung kapasitas fiskal daerah. Setelah itu baru dapat ditentukan besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan transportasi laut bersubsidi," ujar Muflih.

Menurut Muflih, program kapal bersubsidi diharapkan mampu meningkatkan frekuensi pelayaran pada sejumlah jalur strategis, khususnya rute Jayapura-Serui dan Jayapura-Biak, yang selama ini menjadi jalur utama mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

"Kami berharap ke depan pelayaran Jayapura-Serui maupun Jayapura-Biak dapat beroperasi dua hingga tiga kali dalam sepekan sehingga akses transportasi masyarakat semakin mudah, cepat, dan terjangkau," jelasnya.

Lebih lanjut, Muflih menyampaikan bahwa pengembangan transportasi laut merupakan salah satu program prioritas Gubernur Papua Matius D. Fakhiri dalam membangun sistem konektivitas antardaerah yang semakin terintegrasi.

Melalui penyediaan kapal bersubsidi, Pemerintah Provinsi Papua berupaya memperkuat aksesibilitas wilayah, meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, terutama bagi masyarakat di kawasan pesisir dan kepulauan. ***

JAYAPURA – The Papua Provincial Government continues to strengthen its commitment to improving interregional connectivity through a plan to operate subsidized passenger vessels, with implementation targeted to begin in 2026.

The program is one of the provincial government's strategic initiatives to facilitate public mobility while reducing logistics costs across Papua.

Head of the Papua Provincial Development Planning, Research, and Innovation Agency, Muflih Musaad, said that the provincial government is currently assessing its fiscal capacity as the basis for determining the number of vessels and the budget allocation required to operate the subsidized maritime transportation service.

"We are currently calculating the region's fiscal capacity. Once that process is completed, we will be able to determine the amount of funding to be allocated to support the operation of subsidized sea transportation," Muflih said.

According to Muflih, the subsidized shipping program is expected to increase sailing frequency on several strategic routes, particularly the Jayapura–Serui and Jayapura–Biak routes, which serve as key corridors for passenger travel and goods distribution.

"We hope that in the future, services on the Jayapura–Serui and Jayapura–Biak routes can operate two to three times a week, making transportation more accessible, faster, and more affordable for the public," he explained.

Muflih further stated that the development of maritime transportation is one of Governor Matius D. Fakhiri's priority programs aimed at building a more integrated interregional connectivity system across Papua.

Through the provision of subsidized vessels, the Papua Provincial Government seeks to improve regional accessibility, ensure smoother distribution of goods and services, and promote more equitable economic growth, particularly for communities living in coastal and island areas. ***