Pemprov dan Lima Provinsi Papua Sepakati 18 Langkah Pembenahan Tata Kelola Dana Otsus

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua bersama lima pemerintah provinsi lainnya di Tanah Papua menyepakati 18 langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus). Kesepakatan tersebut menjadi hasil Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi Dana Otsus di Jayapura, Kamis (16/7/2026).

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus Papua yang dibacakan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mewakili enam gubernur se-Tanah Papua.

Sejumlah langkah yang disepakati antara lain percepatan penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) sebagai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, penerapan penandaan (tagging) seluruh program yang dibiayai Dana Otsus, serta penggunaan rekening khusus dalam pengelolaannya.

Komitmen tersebut juga mencakup pembentukan Task Force Interoperabilitas, percepatan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk perencanaan dan penganggaran, publikasi berkala pengelolaan Dana Otsus melalui kanal resmi pemerintah daerah, hingga penyusunan basis data penerima manfaat.

Selain itu, enam pemerintah provinsi bersepakat meningkatkan integritas dalam pengadaan barang dan jasa berbasis risiko, memastikan pemanfaatan Dana Otsus sesuai kebutuhan Orang Asli Papua, serta menindaklanjuti hasil audit, evaluasi, dan rekomendasi pengawasan secara tepat waktu.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Setyo Budiyanto mengingatkan bahwa seluruh komitmen tersebut harus diwujudkan melalui pelaksanaan yang konsisten di setiap daerah.

“Apalah artinya sebuah kertas ditandatangani. Itu hanya sebuah kertas saja kalau kemudian tidak dilaksanakan dan tidak diimplementasikan,” kata Setyo.

Melalui kesepakatan ini, Pemerintah Provinsi Papua bersama pemerintah provinsi lainnya di Tanah Papua menargetkan pengelolaan Dana Otsus yang semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh Orang Asli Papua. ***

JAYAPURA – The Government of Papua Province, together with the governments of five other provinces across the Land of Papua, has agreed on 18 strategic measures to improve the governance of the Special Autonomy Fund. The agreement was reached during the Coordination Meeting on Improving Governance and Preventing Corruption in the Management of the Special Autonomy Fund, held in Jayapura on Thursday (July 16, 2026).

The agreement was formalized through the signing of a Joint Commitment on Improving Papua's Special Autonomy Governance, which was read by the Governor of Central Papua, Meki Nawipa, on behalf of the six governors from across the Land of Papua.

Among the agreed measures are accelerating the formulation of Special Regional Regulations as mandated by the Papua Special Autonomy Law, implementing a tagging system for all programs financed through the Special Autonomy Fund, and utilizing dedicated bank accounts for fund management.

The commitment also includes establishing an Interoperability Task Force, accelerating the implementation of the Regional Government Information System for planning and budgeting, regularly publishing information on Special Autonomy Fund management through official provincial government channels, and developing a comprehensive database of beneficiaries.

In addition, the six provincial governments agreed to strengthen integrity in risk-based public procurement, ensure that the Special Autonomy Fund is utilized in accordance with the needs of Indigenous Papuans, and promptly follow up on audit findings, evaluations, and supervisory recommendations.

Chairman of Indonesia's Corruption Eradication Commission, Setyo Budiyanto, emphasized that all of these commitments must be translated into consistent implementation across every province.

"A signed document means nothing if it is not carried out and implemented. It is merely a piece of paper if no concrete action follows," Setyo said.

Through this agreement, the Government of Papua Province and the other provincial governments across the Land of Papua aim to ensure that the Special Autonomy Fund is managed in a more transparent, accountable, and targeted manner, enabling its benefits to be fully realized by Indigenous Papuans. ***