Pemprov Papua Dorong ASN Jadi Penggerak Perubahan dan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua mendorong aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu menjadi penggerak perubahan dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Pesan tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua, Suzana Wanggai, saat membacakan sambutan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri pada pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua se-Tanah Papua, Selasa (11/8).

Suzana mengatakan, pelatihan kepemimpinan bagi ASN merupakan bagian penting dalam menyiapkan birokrasi yang profesional, adaptif dan berintegritas. Pelatihan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kompetensi aparatur, tetapi juga menjadi investasi dalam memperkuat kapasitas birokrasi menghadapi tantangan pembangunan daerah.

“Saat ini kita hidup pada era perubahan yang berlangsung sangat cepat. Transformasi digital, perkembangan teknologi informasi, dinamika sosial, ekonomi serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas mengharuskan setiap aparatur pemerintah terus belajar, beradaptasi dan berinovasi,” kata Suzana.

Menurutnya, perubahan lingkungan pemerintahan turut mengubah ukuran keberhasilan seorang pemimpin. Kemampuan mengelola administrasi saja tidak lagi cukup.

Pemimpin birokrasi dituntut mampu membangun kolaborasi, memimpin perubahan, memanfaatkan perkembangan teknologi serta menghadirkan solusi yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua terus berkomitmen membangun birokrasi yang responsif, profesional dan berorientasi pada hasil.

Komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan Papua, yakni “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera Harmoni (Papua CERAH)”.

Suzana menilai, pencapaian visi tersebut membutuhkan dukungan ASN yang memiliki integritas, kompetensi, semangat melayani serta keberanian untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi bagian penting dalam mendukung misi Pemerintah Provinsi Papua, khususnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua yang unggul dan inklusif,” ujarnya.

Melalui PKA, Pemprov Papua berharap peserta tidak hanya mendapatkan tambahan pengetahuan, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas manajerial serta meningkatkan akuntabilitas di lingkungan kerja masing-masing. ***

JAYAPURA – The Papua Provincial Government is encouraging civil servants not only to carry out administrative duties but also to become drivers of change in responding to increasingly complex demands for public services.

The message was conveyed by Assistant III for General Administration of the Papua Regional Secretariat, Suzana Wanggai, while delivering the remarks of Papua Governor Mathius D. Fakhiri at the opening of the First Cohort of the Administrator Leadership Training and the First Cohort of the Supervisory Leadership Training for the Papua Provincial Government across Tanah Papua on Tuesday (August 11).

Suzana said leadership training for civil servants is an important part of preparing a professional, adaptive, and integrity-driven bureaucracy. The training is not only intended to fulfill civil servants’ competency requirements but also serves as an investment in strengthening bureaucratic capacity to address regional development challenges.

“We are currently living in an era of rapidly changing conditions. Digital transformation, advances in information technology, and social and economic dynamics, along with growing public demands for higher-quality public services, require every government official to continue learning, adapting, and innovating,” Suzana said.

According to her, changes in the government environment have also transformed the measures of a successful leader. The ability to manage administrative affairs alone is no longer sufficient.

Bureaucratic leaders are expected to build collaboration, lead change, make use of technological developments, and provide solutions that deliver tangible benefits to the community.

Therefore, the Papua Provincial Government remains committed to building a responsive, professional, and results-oriented bureaucracy.

This commitment is in line with Papua’s development vision, namely “Realizing a Smart, Prosperous, and Harmonious Papua Transformation (Papua CERAH).”

Suzana said achieving this vision requires civil servants with integrity, competence, a strong spirit of service, and the courage to innovate in government administration.

“Therefore, this training is an important part of supporting the mission of the Papua Provincial Government, particularly in strengthening responsive governance and improving the quality of Papua’s human resources so that they are excellent and inclusive,” she said.

Through the Administrator Leadership Training, the Papua Provincial Government expects participants not only to gain additional knowledge but also to strengthen their managerial capacity and improve accountability within their respective workplaces. ***