Sinkronisasi Indikator Kinerja Jadi Kunci Penguatan Kewenangan Khusus Papua

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan kewenangan khusus melalui koordinasi dan sinkronisasi indikator kinerja antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. [20/8]

Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua dalam sambutan yang dibacakan Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Suzana D. Wanggai, saat membuka kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penjabaran dan Sinkronisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Kewenangan Khusus di Jayapura. Kegiatan ini diikuti oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua serta SKPD terkait dari kabupaten/kota se-Provinsi Papua, dengan dukungan Democracy Crisis Center Universitas Cenderawasih. Gubernur menekankan pentingnya indikator kinerja yang jelas, terukur, realistis dan sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.

Menurut Gubernur, sinkronisasi indikator kinerja antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi hal penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih, kesenjangan maupun perbedaan arah dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, diperlukan basis data yang kuat dan indikator yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai instrumen monitoring dan evaluasi. “Indikator kinerja bukan sekadar angka, Bapak-Ibu. Ini bukan hanya sekadar angka di atas kertas kerja. Setiap indikator harus menggambarkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Ukuran keberhasilan kita pada akhirnya adalah apakah pelayanan semakin baik, apakah masyarakat semakin sejahtera, dan apakah Orang Asli Papua semakin memperoleh kesempatan untuk berkembang dan menentukan masa depannya,” tegas Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Suzana.

Gubernur mengajak seluruh peserta memperkuat koordinasi, komunikasi dan kolaborasi agar seluruh pemerintah daerah bergerak dalam satu arah dan semangat yang sama untuk mewujudkan pembangunan Papua yang lebih adil, inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan panitia penyelenggara, khususnya Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua serta Democracy Crisis Center Universitas Cenderawasih atas dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. “Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola otonomi khusus dan memastikan setiap kewenangan yang kita miliki benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” pungkasnya. ***

JAYAPURA – The Papua Provincial Government continues to strengthen the governance of special authority through coordination and synchronization of performance indicators between the provincial government and district/city governments. [Aug. 20]

This was conveyed by the Governor of Papua in a speech read by Assistant Regional Secretary for General Administration, Suzana D. Wanggai, during the opening of the Coordination and Facilitation for the Elaboration and Synchronization of Performance Indicators for the Implementation of Special Authority in Jayapura. The activity was attended by Regional Government Organizations within the Papua Provincial Government as well as relevant Regional Government Organizations from districts and cities across Papua Province, with support from the Democracy Crisis Center of Cenderawasih University. The Governor emphasized the importance of clear, measurable, realistic performance indicators that are aligned with the respective authorities of each level of government.

According to the Governor, synchronizing performance indicators between the provincial and district/city governments is essential to prevent overlaps, disparities, and differences in direction in development implementation. In addition, a strong database and accountable indicators are needed as instruments for monitoring and evaluation.

“Performance indicators are not merely numbers, ladies and gentlemen. They are not simply figures on a worksheet. Every indicator must reflect real changes in people’s lives. Ultimately, our measure of success is whether public services are improving, whether people are becoming more prosperous, and whether Indigenous Papuans are increasingly given opportunities to develop and determine their own future,” the Governor stressed in the speech read by Suzana.

The Governor called on all participants to strengthen coordination, communication, and collaboration so that all local governments move in the same direction and with the same spirit toward realizing development in Papua that is more equitable, inclusive, and sustainable.

He also expressed his appreciation to all participants and the organizing committee, particularly the Bureau of Government Administration and People’s Welfare of the Papua Provincial Secretariat and the Democracy Crisis Center of Cenderawasih University, for their support in organizing the activity.

“Let us make this forum a momentum to strengthen the governance of special autonomy and ensure that every authority we possess truly provides benefits to the people,” he concluded.  ***