Beranda Berita Pemerintahan Pemprov Papua Perkuat Ketahanan Daerah Melalui Penyusunan IKD 2026
Bencana Daerah 129 menit baca

Pemprov Papua Perkuat Ketahanan Daerah Melalui Penyusunan IKD 2026

Tim Redaksi Pemprov Papua

25 Sep 26 · 281 tayangan
Bagikan:
Pusat Data Terpadu Pemprov Papua

Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai potensi bencana melalui penyusunan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Papua Tahun 2026.

JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai potensi bencana melalui penyusunan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Papua Tahun 2026.

Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dan pendampingan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan pemerintah kabupaten/kota memahami berbagai indikator serta komponen yang menjadi dasar dalam penilaian IKD.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua, Robert L.N. Awi mengatakan, dari sembilan kabupaten/kota di Provinsi Papua, baru enam daerah yang dapat mengikuti proses penilaian IKD 2026.

Sementara tiga kabupaten lainnya belum dapat mengikuti penilaian karena masih memiliki persoalan pertanggungjawaban bantuan dengan BNPB pusat.

“Ada tiga kabupaten di Papua yang tidak bisa dilakukan penilaian karena mereka masih bermasalah dengan BNPB pusat. Jadi ada bantuan-bantuan yang mereka belum bisa pertanggungjawabkan sehingga penilaiannya belum bisa dilakukan,” kata Robert.

Menurutnya, IKD menjadi salah satu instrumen penting untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan bencana secara mandiri. Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk kapasitas pemerintah daerah dalam menangani bencana sebelum mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Robert menjelaskan, pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat sesuai kewenangan masing-masing.

“Secara mandiri mereka bisanya apa kalau terjadi kebakaran seperti kemarin, pemerintah kota bisanya apa. Oh ternyata pemerintah kota hanya bisa sampai di sini, harus dibackup lagi oleh pemerintah provinsi. Itulah yang kami lakukan,” jelasnya. ***

Tentang Penulis

PakChris

Pencarian