Pemprov Papua Perkuat Ketahanan Daerah Melalui Penyusunan IKD 2026

JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai potensi bencana melalui penyusunan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Papua Tahun 2026.

Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dan pendampingan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan pemerintah kabupaten/kota memahami berbagai indikator serta komponen yang menjadi dasar dalam penilaian IKD.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua, Robert L.N. Awi mengatakan, dari sembilan kabupaten/kota di Provinsi Papua, baru enam daerah yang dapat mengikuti proses penilaian IKD 2026.

Sementara tiga kabupaten lainnya belum dapat mengikuti penilaian karena masih memiliki persoalan pertanggungjawaban bantuan dengan BNPB pusat.

“Ada tiga kabupaten di Papua yang tidak bisa dilakukan penilaian karena mereka masih bermasalah dengan BNPB pusat. Jadi ada bantuan-bantuan yang mereka belum bisa pertanggungjawabkan sehingga penilaiannya belum bisa dilakukan,” kata Robert.

Menurutnya, IKD menjadi salah satu instrumen penting untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan bencana secara mandiri. Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk kapasitas pemerintah daerah dalam menangani bencana sebelum mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Robert menjelaskan, pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat sesuai kewenangan masing-masing.

“Secara mandiri mereka bisanya apa kalau terjadi kebakaran seperti kemarin, pemerintah kota bisanya apa. Oh ternyata pemerintah kota hanya bisa sampai di sini, harus dibackup lagi oleh pemerintah provinsi. Itulah yang kami lakukan,” jelasnya. ***

JAYAPURA – The Papua Provincial Government continues to strengthen local governments’ capacity to prepare for and manage potential disasters through the development of Papua Province’s 2026 Regional Resilience Index.

The effort involves coordination with and technical assistance from the National Disaster Management Agency to ensure that regency and city governments understand the indicators and components used in the assessment.

Robert L.N. Awi, head of the Papua Regional Disaster Management Agency, said only six of the province’s nine regencies and cities were able to participate in the 2026 Regional Resilience Index assessment.

The remaining three regencies were not yet able to participate because they had unresolved accountability issues related to assistance received from the National Disaster Management Agency.

“There are three regencies in Papua that cannot be assessed because they still have issues with the central National Disaster Management Agency. They have not yet accounted for some assistance they received, so the assessment cannot be carried out,” Robert said.

According to Robert, the Regional Resilience Index is an important tool for measuring local governments’ ability to manage disasters independently. The assessment covers various aspects, including their capacity to respond before receiving support from the provincial or central government.

Robert explained that local governments needed adequate capacity and resources to respond to disasters quickly and appropriately within their respective jurisdictions.

“What can they do independently when a fire occurs, as it did recently? What can the city government do? If it turns out the city government can only respond up to a certain point, then it needs support from the provincial government. That is what we are doing,” he explained. ***