Assessment Pemerintah Digital 2026: Ukur Kinerja, Perkuat Transformasi Digital di Tanah Papua

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menjadi lokasi pelaksanaan Diskusi Kelompok Terarah (FGD) Arah Kebijakan Pemerintah Digital dan Visitasi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 yang mencakup Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Tengah, di Jayapura, Senin (29/9/2026). 

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital sekaligus pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026. Assessment dilaksanakan melalui tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen oleh asesor eksternal, penilaian interviu, serta visitasi apabila diperlukan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto,  menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Papua sebagai lokasi pelaksanaan assessment yang melibatkan tiga provinsi di Tanah Papua. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyamakan pemahaman sekaligus memperkuat kualitas penyelenggaraan Pemerintah Digital di masing-masing daerah.

“Kami mengapresiasi kepercayaan dan pemilihan Papua sebagai lokasi kegiatan ini. Assessment ini tidak hanya menjadi proses pengukuran, tetapi juga kesempatan untuk melihat secara objektif kondisi penyelenggaraan Pemerintah Digital, mengidentifikasi ruang perbaikan, serta memperkuat kolaborasi antarpemerintah di Tanah Papua,” ujarnya.

Ia menegaskan, tujuh aspek yang dinilai, meliputi tata kelola dan manajemen, penyelenggara, data, keamanan Pemerintah Digital dan siber, teknologi digital, keterpaduan layanan digital pemerintah, serta kepuasan pengguna layanan digital pemerintah, perlu dipandang sebagai satu kesatuan dalam membangun pemerintahan digital yang terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. 

Deputi Transformasi Digital, yang diwakili Sdr. Komagi D. Primasta, dalam arahannya menekankan pentingnya assessment dilaksanakan secara objektif, terukur dan komprehensif sebagai dasar mengetahui tingkat kematangan transformasi digital instansi pemerintah.

Assessment tidak hanya melihat keberadaan teknologi, tetapi juga mencakup tata kelola, manajemen layanan, kapasitas sumber daya manusia, kolaborasi, tata kelola data, keamanan siber, aplikasi dan infrastruktur, integrasi proses bisnis dan aplikasi, interoperabilitas data hingga kepuasan pengguna layanan. 

Tim asesor yang hadir dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dan Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar turut melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek penyelenggaraan Pemerintah Digital. Melalui assessment ini, diharapkan diperoleh gambaran kinerja yang objektif dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat transformasi digital serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah. ***

JAYAPURA – The Papua Provincial Government hosted a focus group discussion on digital government policy directions and an on-site visit as part of the 2026 Digital Government Performance Evaluation in Jayapura on Tuesday, September 29, 2026. The evaluation covers the provinces of Papua, Highland Papua and Central Papua.

These activities form part of efforts to draft a presidential regulation on digital government and implement the 2026 Digital Government Performance Evaluation under Regulation No. 8 of 2026 of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform. The assessment stages include self-assessment, document reviews by external assessors, interviews and on-site visits where necessary.

Jeri Agus Yudianto, head of the Papua Provincial Communication and Informatics Office, expressed appreciation for Papua’s selection as the assessment venue for the three provinces. He said the activities provided a strategic opportunity to build a shared understanding and improve digital government implementation in each region.

“We appreciate the trust placed in Papua and its selection as the venue for this activity. This assessment is not only a measurement process but also an opportunity to objectively examine the state of digital government implementation, identify areas for improvement and strengthen collaboration among governments across Papua,” he said.

He stressed that the seven aspects being assessed—governance and management, implementing institutions, data, digital government and cybersecurity, digital technology, integration of government digital services, and user satisfaction with government digital services—needed to be considered together to build an integrated digital government centered on public service delivery.

In remarks delivered on behalf of the Deputy for Digital Transformation, Komagi D. Primasta emphasized that the assessment must be objective, measurable and comprehensive to determine the maturity of digital transformation within government institutions.

The assessment goes beyond the availability of technology. It also covers governance, service management, human resource capacity, collaboration, data governance, cybersecurity, applications and infrastructure, integration of business processes and applications, data interoperability, and service user satisfaction.

Assessors from Universitas Negeri Surabaya (UNESA) and Universitas Hasanuddin (UNHAS) in Makassar also examined various aspects of digital government implementation in greater depth. The assessment is expected to provide an objective picture of performance and actionable recommendations to strengthen digital transformation and improve public services in Papua, Highland Papua and Central Papua. ***