Pemprov Papua Dorong Pelestarian Bahasa Daerah Lewat Kebijakan Nyata

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua mendorong pelestarian bahasa daerah melalui kebijakan nyata, dukungan anggaran, dan keterlibatan masyarakat. Upaya tersebut mengemuka dalam pembukaan Kongres Bahasa Daerah 2026 di Kota Jayapura, Senin, 19 Oktober 2026.

Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, mengatakan pelestarian bahasa daerah membutuhkan dukungan pemerintah yang berkelanjutan. Menurutnya, upaya tersebut perlu melibatkan tenaga kompeten dan masyarakat agar pelestarian bahasa berjalan secara konsisten.

“Karena itu, pelestarian bahasa tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Kita membutuhkan kebijakan yang nyata, dukungan anggaran, tenaga yang kompeten, serta keterlibatan aktif masyarakat,” kata Aryoko.

Aryoko berharap kongres tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan yang terukur dan berkelanjutan. Ia juga meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dalam perlindungan bahasa daerah.

Ia mendorong penggunaan bahasa daerah dalam lingkungan keluarga, pendidikan, kegiatan adat, dan ruang publik sesuai konteksnya. Menurut Aryoko, pelestarian bahasa merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dijalankan secara berkelanjutan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan keberlangsungan bahasa daerah turut ditentukan oleh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah daerah dapat mengambil langkah melalui kebijakan yang mendorong masyarakat menggunakan bahasa daerah.

Abdul Mu’ti mencontohkan kebijakan di Jawa Tengah yang menetapkan satu hari untuk mengenakan pakaian daerah dan menggunakan bahasa daerah. Kebijakan tersebut diterapkan dalam kegiatan sehari-hari maupun rapat yang diselenggarakan pada hari tersebut.

Selain penggunaan secara lisan, Abdul Mu’ti menyampaikan pengembangan bahasa tulis sebagai salah satu upaya pelestarian. Menurutnya, keberadaan bahasa tulis dapat membantu menjaga keberlangsungan bahasa daerah yang selama ini digunakan secara lisan.

“Tapi satu hal yang saya kira sangat penting adalah bahasa itu akan bisa lestari kalau ada bahasa tulis,” ujar Abdul Mu’ti. “Nah, sementara banyak bahasa daerah kita ini hanya bahasa lisan, tidak punya bahasa tulisan.” ***

Papua Deputy Governor Aryoko Rumaropen said that preserving local languages requires sustained government support. He emphasized the need to involve qualified personnel and local communities to ensure the continuity of preservation efforts.

“Language preservation must therefore go beyond ceremonial events. We need concrete policies, budgetary support, qualified personnel, and active community involvement,” Aryoko said.

Aryoko expressed hope that the congress would produce policy recommendations with measurable outcomes and a lasting impact. He also called on central and regional governments to strengthen coordination in protecting local languages.

He encouraged the use of local languages within families, in education, at customary events, and in public spaces where appropriate. According to Aryoko, language preservation is a shared responsibility that requires sustained commitment.

Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mu’ti said that the survival of local languages also depends on their use in everyday life. Regional governments can support these efforts by introducing policies that encourage communities to use their local languages.

Abdul Mu’ti cited a policy in Central Java that designates a day for wearing traditional attire and speaking local languages. The policy applies to both everyday activities and meetings held on that day.

In addition to encouraging the use of local languages in speech, Abdul Mu’ti highlighted the development of written forms as another way to preserve them. He explained that written forms could help sustain languages that have traditionally been used only orally.

“One thing I consider particularly important is that a language can survive if it has a written form,” Abdul Mu’ti said. “Yet many of our local languages are only spoken and have no written form.” ***