PEMERINTAH  PROVINSI  PAPUA

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA
NOMOR  22 TAHUN 2008
TENTANG 

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 
MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA,

Menimbang	:	a.	bahwa masyarakat hukum adat di Papua mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan sumber daya alam, sebagai sarana untuk mempertahankan dan memelihara kehidupan dan identitas budaya dalam aspek spiritual, sumber kehidupan ekonomi dan pengembangan kehidupan lainnya;
b.	bahwa dengan meningkatnya intensitas pembangunan menjadikan sumber daya alam memiliki nilai ekonomi tinggi, telah mengakibatkan berkurangnya akses masyarakat hukum adat dalam memanfaatkan sumber daya alam;
c.	bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diperlukan pengaturan hukum yang memberikan akses masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan kerjasama antara masyarakat hukum adat, pelaku ekonomi, dan pemerintah;
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua;

Mengingat	:	1.

2.

	Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang ....../2

- 2 -
	
		3.	Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);	
		4.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan    Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 	
		5.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan 
 GUBERNUR PROVINSI PAPUA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:  	PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA.	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan:
1.	Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.	Pemerintah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua;
3.	Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua;
4.	Gubernur Provinsi Papua yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil pemerintah di Provinsi Papua;
5.	Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kabupaten/Kota se Provinsi Papua;
6.	Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua;
7.	Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama;

8. Dewan ....../3

- 3 -

8.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten/Kota adalah DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Papua; 
9.	Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun; 
10.	Hak ulayat  adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11.	Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001;
12.	Hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta  mempunyai sanksi;
13.	Masyarakat hukum adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;
14.	Penguasa adat adalah warga warga masyarakat hukum adat yang ditetapkan untuk memimpin  masyarakat hukum adat dalam melakukan hubungan sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya dengan pihak lain berdasarkan ketentuan hukum adat yang bersangkutan;
15.	Pihak lain adalah orang atau badan hukum yang melakukan hubungan hukum dengan masyarakat hukum adat;
16.	Penduduk Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut penduduk, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua;
17.	Sengketa sumber daya alam yang untuk selanjutnya disebut sengketa adalah perbedaan sikap dan kepentingan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang terjadi antara warga di dalam satu masyarakat hukum adat, antara suatu masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya, dan antara suatu masyarakat hukum adat dengan pihak lain  dalam melakukan usaha ekonomi sumber daya alam;
18.	Penyelesaian sengketa sumber daya alam yang untuk selanjutnya disebut penyelesaian sengketa adalah upaya penyelesaian sengketa antara warga di dalam satu masyarakat hukum adat, antara  suatu masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya, dan antara suatu masyarakat hukum adat dengan pihak lain dalam melakukan usaha ekonomi sumber daya alam melalui tata cara sebagaimana diatur dalam Perdasus ini; 
19.	Usaha pemanfaatan sumber daya alam adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata Indonesia dengan cara memanfaatkan jenis-jenis sumber daya alam untuk memperoleh hasil yang menguntungkan.

BAB II
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu
Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 2

(1) Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota memberikan pengakuan masyarakat hukum adat mempunyai kriteria :
a.	adanya wilayah adat dengan batas-batas yang diakui oleh masyarakat hukum adat  disekitarnya; 

b. adanya ...../4

- 4 -

b.	adanya norma-norma hukum, struktur kelembagaan adat dan sistem kepemimpinan yang secara nyata berfungsi untuk mengatur para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan; dan
c.	adanya hubungan saling ketergantungan yang bersifat religi antara masyarakat hukum adat dan wilayah yang menjadi hak masyarakat hukum adat.
(2)	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; 
(3)	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang berada pada lintas Kabupaten/Kota ditetapkan dengan  Peraturan Daerah Provinsi atas usulan bersama Pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayah keberadaan masyarakat hukum adat.
(4)	Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak boleh mencampuri materi atau isi sistem kepemimpinan, sistem kelembagaan, norma hukum, dan adat istiadat yang telah dimiliki oleh masing-masing masyarakat hukum adat.

Pasal 3

(1)	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat jumlah, nama, batas wilayah, norma hukum, bahasa, struktur kelembagaan dan sistem kepemimpinan masing-masing masyarakat hukum adat.
(2)	Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) memuat  jumlah, nama, batas wilayah, norma hukum, bahasa, struktur kelembagaan dan sistem kepemimpinan masing-masing masyarakat hukum adat. 

Pasal 4

(1)	Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mendampingi masyarakat hukum adat dalam melakukan pemetaan adat secara partisipatif.
(2)	Hasil pemetaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi yang terdiri   atas :
a.	wilayah adat dan batas-batasnya; 
b.	jumlah suku dan bahasa;
c.	struktur kelembagaan adat; dan
d.	sistem kepemimpinan.
(3)	Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan biaya pemetaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBD. 

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Penguasa Adat

Pasal 5

Penguasa adat berhak :
a.	mewakili setiap masyarakat hukum adat dalam melakukan hubungan hukum dalam memanfaatkan dan mengalihkan hak milik masyarakat hukum adat kepada pihak lain; dan
b.	mengambil keputusan berdasarkan saran dan pendapat masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 6

Penguasa adat wajib:
a.	menjaga dan mempertahankan batas wilayah tanah adat yang digunakan untuk pemanfaatan sumber daya alam; 
b.	melaksanakan perjanjian kerjasama dalam pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan persetujuan masyarakat hukum adat; dan

c. perjanjian ....../5

- 5 -

c.	perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yang bersangkutan dan memperoleh persetujuan dari warga masyarakat hukum adat secara tertulis.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 7

Masyarakat hukum adat berhak  :
a.	memanfaatkan sumber daya alam di wilayah hukum adatnya;
b.	memperoleh informasi tentang rencana peruntukan dan pemanfaatan sumber daya alam;
c.	memberikan saran dan pertimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam;
d.	memperoleh pendampingan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota  dalam melakukan usaha ekonomi produktif berdasarkan kearifan lokal;
e.	melakukan pengawasan kegiatan pihak lain dalam usaha memanfaatkan  sumber daya alam;
f.	memperoleh kompensasi atau ganti rugi atas pemanfaatan dan pengalihan hak milik kepada pihak lain sesuai kesepakatan tertulis yang dimuat dalam akta autentik;
g.	memperoleh kompensasi sesuai kesepakatan tertulis yang dimuat dalam akta autentik atas berkurangnya atau hilangnya akses masyarakat hukum adat karena penetapan wilayah adatnya sebagai kawasan konservasi; dan
h.	memperoleh pengakuan hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat.

Pasal 8

Masyarakat hukum adat wajib  :
a.	menjaga dan memelihara pranata-pranata adat untuk dipatuhi oleh warga masyarakat hukum adat;
b.	mengutamakan pilihan penyelesaian sengketa batas wilayah adat melalui musyawarah berdasarkan prinsip perdamaian dan memanfaatkan nilai kearifan budaya adat;
c.	menghormati dan mematuhi hak atas tanah oleh pihak lain;
d.	menjaga dan memelihara terjadinya kerusakan dan pencemaran sumber daya alam di wilayah adatnya; dan
e.	menghormati penguasaan tanah bekas hak milik masyarakat hukum adat yang diperoleh oleh pihak lain menurut ketentuan hukum adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)	Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan dan mengalihkan hak milik masyarakat hukum adat untuk keperluan pembangunan wajib memperoleh persetujuan tertulis warga masyarakat hukum adat disertai pemberian kompensasi atau ganti rugi.
(2)	Pihak lain dalam memanfaatkan dan mengalihkan hak milik masyarakat hukum adat wajib memperoleh persetujuan tertulis warga masyarakat hukum adat disertai pemberian ganti rugi.

BAB III ....../6

- 6 -

BAB III
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

Bagian Kesatu
Pengelolaan dan Pemanfaatan

Pasal 10

(1)	Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pengelolaan sumber daya alam  melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. 
(2)	Pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus   dilakukan dengan menjamin kesinambungan ketersediaan, meningkatkan kualitas hasil pemanfaatannya, dan menghormati hak masyarakat hukum adat.
(3)	Pengelolaan pada setiap jenis sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam. 

Pasal 11

Rencana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 12

(1)	Masyarakat hukum adat berhak memanfaatkan sumber daya alam melalui kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya alam.
(2)	Warga masyarakat hukum adat dapat melakukan kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya alam  secara individu atau secara bersama-sama.
(3)	Warga masyarakat hukum adat yang melakukan usaha pemanfaatan sumber daya alam secara individu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga harus sesuai ketentuan adat yang bersangkutan.

Pasal 13

(1)	Warga hukum adat dalam melakukan usaha pemanfaatan sumber daya alam secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib membentuk badan usaha milik masyarakat hukum adat.
(2)	Badan usaha milik masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk koperasi atau jenis badan usaha lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 14

(1)	Pihak lain berhak melakukan usaha pemanfaatan sumber daya alam.
(2)	Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan usaha pemanfaatan sumber daya alam wajib membentuk badan usaha.
(3)	Pihak lain dalam melakukan usaha pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bekerjasama dengan badan usaha milik masyarakat hukum adat. 

Pasal 15

(1)	Pihak lain wajib melakukan kerjasama dengan badan usaha milik masyarakat hukum adat   untuk jenis-jenis usaha yang meliputi :

a. usaha ...../7

- 7 -

a.	usaha pemanfaatan hasil hutan dan industri pengolahannya;
b.	usaha pemanfaatan sumber daya tambang, dan industri pengolahannya; 
c.	usaha pemanfaatan sumber daya laut, dan industri pengolahannya; 
d.	usaha pemanfaatan sumber daya air dan industri pengolahannya; 
e.	usaha perkebunan dan industri pengolahannya; dan
f.	usaha pertanian dan industri pengolahannya.
(2)  Keuntungan hasil kerjasama yang diperoleh badan usaha milik masyarakat hukum adat wajib diperuntukan bagi kebutuhan warga masyarakat hukum adat.
(3) Penerimaan keuntungan untuk kebutuhan warga masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari keuntungan yang diperoleh setiap tahun. 

Bagian Kedua
Izin Usaha Pemanfaatan

Pasal 16

(1)	Badan usaha milik masyarakat hukum adat, badan usaha milik swasta, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik negara dalam melakukan usaha pemanfaatan sumber daya alam harus memperoleh izin usaha.
(2)	Syarat dan tata cara pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan masing-masing jenis usaha pemanfaatan sumber daya alam, dan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

(1)	Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan sumber daya alam, wajib :
a.	mengolah setiap jenis usaha pemanfaatan sumber daya alam di wilayah hukum Provinsi; dan
b.	mendaftarkan penerimaan hasil setiap jenis usaha pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku industri.
(2)	Tata cara pengolahan masing-masing jenis dan jumlah hasil usaha pemanfaatan sumber daya alam yang wajib diolah di wilayah hukum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Sanksi untuk Pemegang Izin Usaha 

Pasal 18

(1)	Setiap pemegang izin usaha yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Khusus ini dikenakan sanksi administrasi.
(2)	Sanksi administrasi bagi pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.	peringatan tertulis;
b.	penghentian pemberian dokumen usaha;
c.	penghentian sementara kegiatan di lokasi;
d.	pengenaan denda administratif;
e.	pengurangan penetapan areal usaha; dan
f.	pencabutan izin usaha.
(3)	Tata cara pemberian sanksi administratif pada pemegang izin usaha diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19 ....../8

- 8 -

Pasal 19

(1)	Pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi  penghentian pemberian dokumen usaha paling lama 1 (satu) tahun, apabila melakukan pelanggaran tidak menyampaikan laporan kegiatan.
(2)	Penghentian sanksi dilakukan apabila sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun pemegang izin usaha telah memenuhi kewajibannya.

Pasal 20

Pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi  penghentian sementara kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, apabila melakukan pelanggaran:
a.	melakukan kegiatan usaha melebihi atau di luar areal usaha yang terdapat dalam dokumen izin;
b.	menggunakan peralatan kerja yang jumlah dan atau jenisnya tidak sesuai dengan dokumen izin; dan
c.	tidak memiliki tenaga profesional di bidang sumber daya alam  dan atau tenaga lain sesuai kebutuhan yang dipersyaratankan dalam ketentuan perizinan.

Pasal 21

Bupati/Walikota memberikan sanksi administratif bagi pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang melakukan pelanggaran berdasarkan rekomendasi  dari instansi teknis bertugas mengurus pengelolaan dan pemanfaatan masing-masing jenis sumber daya alam.

Pasal 22

Pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan  sanksi  pengurangan penetapan areal usaha pemanfaatan sumber daya alam, apabila melakukan pelanggaran :
a.	menyerahkan kepada pihak lain yang bukan pemegang izin untuk melaksanakan kegiatan produksi;
b.	melakukan kegiatan usaha yang berdampak pada perusakan sumber daya alam dan tidak sesuai dengan rencana kerja yang disahkan;
c.	tidak memenuhi target produksi sesuai dengan rencana kerja yang disahkan; dan
d.	tidak menanam kembali tanaman yang telah ditetapkan sesuai rencana kerja.

Pasal 23

Pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi  pencabutan izin  pemanfaatan sumber daya alam, apabila melakukan pelanggaran:
a.	tidak melaksanakan kerjasama dengan badan usaha milik  masyarakat hukum adat di lokasi  pemanfaatan sumber daya alam;
b.	tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu 180 (seratus  delapan puluh) hari kerja sejak izin diterbitkan;
c.	tidak membayar pajak dan pungutan keuangan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
d.	melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin;
e.	meninggalkan lokasi pekerjaannya sebelum izinnya berakhir tanpa alasan yang jelas; dan

f. memindahtangankan ......./9

- 9 -

f.	memindahtangankan izin usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pejabat pemberi izin.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG 
PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Provinsi
Pasal  24

Pemerintah Provinsi berwenang : 
a.	melakukan pengawasan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam; dan
b.	menetapkan syarat dan tata cara pelaksanaan pemberian izin usaha pemanfaatan sumber daya alam.
 
Pasal 25

Pemerintah Provinsi berkewajiban :
a.	melakukan supervisi pada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam;
b.	melakukan pendampingan dalam pemetaan adat oleh masyarakat hukum adat yang berada di wilayah lintas Kabupaten/Kota; dan
c.	memberikan bantuan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pendampingan pada masyarakat hukum adat.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 26

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang :
a.   mengatur rencana pemanfaatan sumber daya alam; dan
b.	memberikan izin usaha pemanfaatan sumber daya alam.
(2)	Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan  rekomendasi dari instansi teknis yang bertugas mengurus pengelolaan dan pemanfaatan masing-masing jenis sumber daya alam.

Pasal 27

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib :
a.	memberikan bantuan pendampingan teknis dan biaya pada masing-masing masyarakat hukum adat dalam kegiatan pemetaan adat; dan
b.	memberikan bantuan teknis pada masing-masing masyarakat hukum adat dalam memelihara dan menjalankan norma hukum, struktur kelembagaan dan sistem kepemimpinan agar dipatuhi  warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Bagian Ketiga ......./10

- 10 -

Bagian Ketiga  
Sanksi untuk Pejabat dan Petugas Administrasi  

Pasal 28

(1)	Pejabat dan atau petugas administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Khusus ini dikenai sanksi administratif.
(2)	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a.	publikasi jenis pelanggaran di media massa;
b.	pengenaan denda administrasi; dan
c.	hukuman sesuai dengan peraturan bidang kepegawaian.
(3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh atasan  pejabat dan atau petugas administrasi yang melakukan pelanggaran.

BAB V
PENYELESAIAN SENGKETA 

Pasal 29

(1)	Penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga di luar peradilan atau melalui lembaga peradilan.
(2)	Penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perundingan atau  mediasi.  
(3)	Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga peradilan adat, peradilan tata usaha negara, serta peradilan umum.  

Pasal 30

(1)	Pihak-pihak yang besengketa dapat melakukan perundingan dengan bertemu langsung untuk mengajukan usulan syarat dan tata cara menyelesaikan masalah untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
(2)	Kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam berita acara kesepakatan.
(3)	Isi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditulis dalam bahasa Indonesia dihadapan pejabat pembuat akte atau diatas kertas bermaterai, dibacakan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Pasal 31

(1)	Pihak-pihak yang besengketa dapat melakukan kesepakatan melalui mediasi dengan menunjuk dan menyepakati mediator.
(2)	Mediator sebagaimana dimaksud ayat (1) mengundang pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah guna mencari kesepakatan.
(3)	Apabila pihak-pihak yang bersengketa menerima hasil musyawarah yang difasilitasi mediator, maka sengketa dinyatakan selesai yang hasilnya dibuat dalam bentuk Berita Acara Penyelesaian Sengketa.

Pasal 32 ...../11

- 11 -

Pasal 32

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan dilakukan melalui peradilan adat, peradilan tata usaha negara, serta peradilan umum dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. 

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 33

(1)	Setiap orang berhak melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.
(2)	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.	pengawasan terhadap pejabat dan atau petugas administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas urusan pemanfaatan sumber daya alam; 
b.	pengawasan terhadap pemegang izin usaha pemanfaatan sumber daya alam; dan
c.	pengawasan terhadap warga masyarakat hukum adat atau pihak lain yang melakukan usaha pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 34

(1)	Setiap orang berhak melaporkan hasil pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 secara lisan dan atau tertulis kepada pejabat atau petugas administrasi di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas urusan pemanfaatan sumber daya alam.
(2)	Pejabat atau petugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah menerima hasil pengawasan berkewajiban mencatat dan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan.
(3)	Pejabat atau petugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima laporan, wajib menuliskan isi laporan, identitas lengkap pelapor dan disertai tanda tangan atau cap jempol pelapor,  dalam hal laporan hasil pengawasan disampaikan secara lisan. 
(4)	Pejabat atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban kepada pelapor tentang bentuk tindak lanjut atas laporan hasil pengawasan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
(5)	Jawaban kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara lisan dan  tertulis disertai alasan-alasan yang jelas.  

Pasal 35

(1)	Pejabat dan atau petugas administrasi di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan periodik sekali dalam setiap 1 (satu) bulan.
(2)	Pejabat dan atau petugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melakukan pengawasan periodik, wajib melakukan pengawasan seketika, dalam hal adanya laporan  pelanggaran dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini, maka :

a. Hak ...../12

- 12 -

a.	hak pengusahaan atau pemanfaatan sumber daya alam yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini, tetap berlaku sampai masa berakhirnya pemberian hak atau berakhirnya izin usaha pemanfaatan sumber daya alam; dan
b.	peraturan mengenai jenis usaha pemanfaatan sumber daya alam yang telah ada wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah Khusus ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua. 

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal  22 Desember 2008         

GUBERNUR PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU,SH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 23 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  PAPUA
                                    TTD
                     TEDJO SOEPRAPTO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2008 NOMOR  22

Untuk salinan yang sah sesuai
dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drs. TEDJO  SOEPRAPTO, MM