Pemprov Janji Selesaikan Tuntutan Karyawan PRP

Pemerintah Provinsi Papua berjanji menyelesaikan tuntutan karyawan PT Percetakan Rakyat Papua (PRP) yang sudah genap 11 bulan belum terima gaji.

Hal ini disampaikan Koordinator Perwakilan Karyawan PRP Rudolf Aimaner, usai menemui Sekda Papua Hery Dosinaen diruang kerja, Senin (13/3).

"Sudah ada kepastian dari Sekda untuk menyelesaikan tuntutan kami. Dimana tadi kita sudah diterima oleh Sekda Papua Hery Dosinaen diruang kerjanya dan beliau menjanjikan seluruh karyawan akan segera menerima jawaban atas tuntutan itu,” terang dia.

Masih dikatakan Menurut Rudolf kedatangan Karyawan PRP di Kantor Gubernur juga untuk mempertanyakan status dan keberadaan BUMD tersebut. Sebab selain 11 bulan gaji yang belum dibayarkan, karyawan PRP juga belum menerima uang makan, tunjangan transportasi dan biaya BPJS.

“Intinya kedatangan kami adalah ingin mengetahui kejelasan perusahaan ini apakah dilikuidasi atau tetap dilanjutkan karena kami sudah 11 bulan ini tidak mendapatkan gaji.”

“Langkah bertemu Sekda ini kami ambil karena sejak Januari hingga Maret 2017, baru sekali saja bertemu Direksi PRP untuk mengadukan masalah kami. Hanya sampai sekarang tidak ada inisiatif yang diambil pimpinan untuk menyuarakan dan menyelesaikan tuntutan hak-hak karyawan PRP,” tutur dia.

Hal yang sama disampaikan karyawan PRP lainnya, Richard Rumbay. Ia pun menyambut positif kebijakan pemprov melalui Sekda Papua yang masih mengakui PT Percetakan Rakyat Papua sebagai aset daerah sehingga akan diupayakan untuk dipertahankan.

“Kita sambut baik kebijakan Sekda Papua yang masih sangat peduli dengan permasalahan dan tuntutan karyawan PRP. Bahkan bapak Sekda sudah berjanji akan merapatkan masalah ini dengan Pemprov Papua.” 

"Bahkan bapak Sekda sudah menjanjikan pada Selasa (hari ini,red) mereka akan memberikan jawaban kepada karyawan," pungkasnya.

Sebelumnya puluhan karyawan PT PRP, Senin kemarin mendatangi Kantor Gubernur Papua menuntut pembayaran gaji selama 11 bulan yang belum dibayarkan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.