Semua Pihak Diimbau Turunkan Laju Perubahan Iklim

Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe meminta semua pihak untuk brpartisipasi menurunkan laju perubahan iklim. Diantaranya dengan melakukan mitigasi yang merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana.

“Sebab penyebab utama perubahan iklim adalah peningkatan konsentrasi emisi gas rumah kaca di atmosfer yang bersumber dari berbagai aktivitas manusia. Baik pada bidang kehutanan dan penggunaan lahan. Sehingga diperlukan partisipasi semua pihak terkait untuk turut andil pada upaya penurunannya,” terang Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, baru-baru ini.

Dia mengatakan, saat ini pemerintah provinsi tengah melakukan revisi terhadap rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD-GRK) tahun 2012-2020 yang ditetapkan dalam Pergub Nomor 9 Tahun 2013.

Revisi ini bertujuan untuk menghitung kembali kegiatan bisnis as ussual (kegiatan dalam RPJMD), yang dilanjutkan dengan menyusun skenario mitigasi, strategi implementasi dan sistem pemantauan wvaluasi pelaporan (PEP) dalam penurunan emisi gas rumah kaca di Papua.

"Karena perubahan ikilm ini merupakan salah satu isu dan tantangan utama pembangunan rendah emisi di Papua. Untuk itu, revisi ini sekali lagi saya katakan sangat penting untuk dilakukan," jelas dia.

Lanjut Gubernur, kondisi RAD-GRK Papua 2012 berdasarkan sumbangan dari sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 0,051 persen, kehutanan dan gambut 99,856 persen, energi 0,051 persen, transportasi 0,000 persen, dan sektor pengelolah sampah 0,042 persen.

"Sehingga jika dilihat, dari sektor kehutanan memberi kontribusi tertinggi. Hanya saja Papua saat ini masih dapat memberikan kontribusi secara positif atas emisi yang dihasilkan," kata dia.

Ia menambahkan, hitungan yang ada selama ini merupakan catatan diatas kertas yang mana berdasarkan data, tanpa menghitung pembangunan infrastruktur, pertumbuhan penduduk, pemekaran daerah baru, pembangunan lahan perkebunan serta kegiatan pembangunan yang berlangsung di kabupaten/kota.

"Sehingga inilah yang menjadi alasan kuat bagi pemerintah provinsi untuk melakukan revisi terhadap RAD-GRK Papua," ucap dia.