Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Kehadiran Presiden Megawati Soekarnoputri pada pelantikan presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dapat menunjukkan kematangannya dalam komunikasi politik, meski secara formal tidak ada keharusan untuk hadir, kata Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Sasa Djuarsa Phd.
"Secara formal memang tidak ada aturan bagi Megawati untuk hadir, namun sebagai pejabat negara perlu juga untuk memberikan contoh ke depan yang baik, terutama dalam komunikasi kepada publik," kata Sasa, dosen pasc......
Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono hingga hari ini (Senin, 18/10) telah memanggil 14 calon menteri. Pemanggilan calon menteri telah dilakukan sejak hari Jumat (15/10) siang dan kemungkinan masih akan terus berlangsung hingga hari ini.
Deputi bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Meuthia F Swasono, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Kusmayanto Kadiman, anggota tim sukses Yudhoyono, Sofyan Djalil, mantan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda......
Jumat besok, presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai memanggil dan mewancarai calon-calon menteri. "Pemanggilan calon-calon menteri untuk komunikasi dan seleksi mulai 15 Oktober - namun bisa juga lebih cepat," kata Jubir SBY-Kalla, Andi Mallarangeng, kepada pers di kediaman SBY Puri Cikeas Indah, Rabu.
Semula Andi menyebutkan bahwa pemanggilan calon-calon menteri ini akan dilakukan mulai Kamis (14/10) setelah pembentukan struktur kabinet rampung dilakukan. Namun dalam keterang......
Departemen Perindustrian dan Perdagangan tampaknya jadi dipecah menjadi dua seperti di zaman pemerintahan Presiden Soeharto dulu. Di sisi lain, duet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) juga hampir pasti menghidupkan lagi Kementerian Kepemudaan. Karena itu, dibanding Kabinet Gotong Royong, kemungkinan besar kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih gemuk - terdiri atas 34 menteri.
Namun demikian, kata wapres terpilih Jusuf Kalla, ihwal personal yang akan menduduki kurs......
Pangan merupakan kebutuhan manusia oleh karena itu pangan harus dikelola secara baik dan bijaksana, maka pangan akan memberikan daya kekuatan bagi manusia, untuk menjalankan aktifitasnya, sehingga menjamin kelangsungan hidupnya secara berkualitas. Sekertaris Daerah Provinsi Papua Drs.Andi Basso Baselang, mewakili Gubernur ketika membaca sambutan Gubernur pada pembukaan Rapat Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Papua, Kamis (07/10) di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II jayapura, yang dihadiri Deputi......
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :161.8-670 tahun 2004 tanggal 24 September 2004 telah menetapkan 49 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua kamis (08/10) di Gedung DPRD Provinsi Papua dan dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Papua, I Gusti Ngurah Suparkah,SH, masing-masing :
1.Drs.John Ibo,MM
2.Jan Lukas Ajomi,S.Sos
3.Drs.Paulus Sumino,MM
4.Pdt. Pinehas Sawen,N.Div
5.Yanuarti Widya, SE
6.Paskalis Kosay, 0S.Pd
7.Drs.Benectius Renyaan,MM
8.Bob Jacob......
Dalam sambutan pembukaan direktur BPD Provinsi Papua, Onesimus Fairyo, mewakili seluruh jajaran Direktur BPD Indonesia, mengatakan hubungan kerja sama yang terjalin, antara Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia, dalam wadah Asosiasi Bank Daerah, Bagi PT.Bank Pembangunan Daerah Papua, memberikan konstribusi dan manfaat sangat besar.
Asosiasi Bank Daerah mempunyai pengaruh sangat besar. Asosisasi Bank Daerah telah berhasil membentuk hubungan multualisme yang saling menguntungkan antara se......
Menyusul suksesnya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap presiden/wakil presiden, terhitung mulai tahun 2005 mendatang pemilihan kepala Daerah-Gubernur, Walikota, dan Bupati di Indonesia juga segera dilakukan oleh rakyat. Itu dimungkinkan dengan persetujuan DPR-RI dan Pemerintah yang sepakat mengesahkan Perubahan UU nomor 22 tahun 1999 tetang Otonomi Daerah menjadi UU, dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Kamis (30/09) kemarin.
Pengesahan RUU tentang Perubahan atas UU No.22 Tahun 1999 tenta......
Mendagri Hari Sabarno mengemukakan, dana pemilihan kepala daerah (Pilkada) pertama yang akan dipilih langsung oleh rakyat dan diterapkan bulan Juni 2005 mendatang akan dibiayai dari APBN dan APBD milik pemerintah daerah yang melakukan Pilkada.
"Dengan mempertimbangan belum siapnya daerah, pilkada pertama sebagian pendanaanya akan diambil dari APBN dan sebagian dari APBD Pemda setempat," katanya usai Membuka Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama (MPU) IV di Hotel Sol Elite Marbella Anyer, Kamis......
Setelah dibahas secara maraton, akhirnya RUU tentang Perubahan atas UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU Otonomi Daerah) disetujui untuk disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR.
Rapat paripurna Dewan dipimpin Wakil Ketua DPR/Korpol Soetardjo Soerjogoeritno (F-PDIP) di Gedung Nusantara DPR RI, Senin. Hadir sebagai wakil dari pemerintah Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno dan Menteri Keuangan Boediono.
Dalam......
Rencana pemerintah Timor Timur (Timtim) melanjutkan proses rekonsiliasi hendaknya tidak mengikuti pola kerja Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (KPKR) yang hanya mencari-cari kesalahan kelompok pro-integrasi.Demikian tokoh keturunan Timtim, Francisco Soares Perrera, di Atambua, Jumat menanggapi rencana kunjungan Jaksa Agung Timtim, Longinos Monteiro ke Kabupaten Belu, bulan Oktober nanti.Jaksa Agung Tim-Tim, berencana ke Belu untuk merintis kelanjutan proses rekonsiliasi dan pemberian......
Kota jayapura dibangun karena perang, karena perang maka dibangun jalan dari Base G sampai di depapre, maka mc artur berada dibawah siklop. Sehingga betapa sulit mengatur tata ruang di kota dan Kabupaten jayapura, Wakil Gubernur Provinsi Papua Drh. Konstant Karma mengatakan, sangat menyadari hal tersebut, jika kota ini dibangun dalam keadaan perang, ketika membuka dan mengarahkan kepada seluruh peserta sosialisasi Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 105 Tahun 1997, ten......

instansi