Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Jayapura.
Dalam dialog presiden Mega dengan para pemimpin gereja-gereja se-indonesia yang hanya berlangsung sekitar 1 jam lebih dirasakan kurang memuaskan, sebab presiden Megawati Soekarno Putri yang juga sebagai calon presiden RI periode 2004-2009 tidak memberikan jawaban sesuai harapan.
Para pemimpin gereja se-indonesia dalam dialog tersebut menyampaikan 8 butir pertanyaan kepada Presiden Megawati sebagai calon presiden mendatang yaitu:
Mulai dari,bagaimana pandangan ibu tentang masalah kea......
Jayapura.
Pertemuan dan dan dialog presiden Megawati Soekarno Putri dengan para pemimpin gereja se-Indonesia yang berlangsung di jayapura merupakan hal yang sangat penting terutama, karena presiden Megawati masih ikut sebagai calon Presiden RI peroide 2004-2009.
Demikian Gubernur Provinsi Papua, Drs.J.P.Solossa,Msi, dalam sambutan selamat datang pada kunjungan Presiden Megawati yang didampingi Menteri Dalam Negeri Adinterin Menkopolkan Hari Sabarno di Hotel Sentani Indah, Rabu,(25/08). Gubernu......
Penyelenggaraan Diklat merupakan upaya yang sangat penting dengan menyiapkan tenaga-tenaga yang profesional dibidang kearsipan. Dengan memperhatikan pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak sesuai lagi sesuai tuntutan masyarakat yang telah mengalami proses penyadaran. Hal tersebut disampaikan penjabat Sekda Provinsi papua Drs. Andi Baso Bassaleng, mewakili gubernur Provinsi Papua, pada pembukaan Diklat Teknis Kearsipan Angkatan XIII Pemerintah Provinsi papua, Kabupaten ......
Jayapura.
Untuk memperjelas garis tapal batas wilayah Negara RI-PNG sehingga kedua Pemerintah Negara yang berbatasan ini melakukan penyelesaian imbarkasi batas Negara melalui survey dan pemetaan wilayah perbatasan, pelaksanaan kegiatan tersebut dengan harapan agar kedua negara ini dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk imbarkasi ke depan.
Ketua Delegasi Pemerintah RI, Brigjen TNI. Frans B.W, yang didampingi Ketua Delegasi Pemerintah PNG, Mr. Anthony Kuben, saat ditemui disela-sela ......
Jayapura.
Presiden Megawati Soekarnoputri direncanakan pada tanggal 25 Agustus 2004, akan berada di Jayapura dalam rangka melakukan pertemuan dan berdialog dengan para pimpinan Gereja-Gereja Seluruh Indonesia.
Kasubag Protokol Pemda Provinsi Papua, Ely Auri,SE,MM saat dihubungi Minggu (21/8) kemarin mengatakan, Kunjungan Presiden Megawati Soekarno Putri di provinsi Papua dalam rangka pertemuan dan dialog dengan para pimpinan gereja se-Indonesia akan di dampingi oleh suami prosiden, Tauf......
Howay : Tidak Ada Dana Titipan di BP3D
Jayapura.
Setelah beberapa bulan keberadaan dana Rp 3,5 m tenggelam dan didiamkan, kini kembali di ributkan lagi, melalui peryataan ketua DPRD Papua Jhon Ibo kepada salah satu media di Jayapura bahwa dana yang sempat di proses Gim Prangin Ketua Komisi B itu ada di BP3D.
Mengetahui hal itu ketua BP3D Provinsi Papua Drs.Marthinus Howay membantah keras bahwa tidak ada titipan dana di BP3D,dan terkait dengan Rp.3,5 menurutnya tidak ada karena setiap d......
Jayapura.
Gubernur Provinsi Papua Drs. J.P.Solossa, MSI, mengatakan Undang-udang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus, kan menjadi perhatian saat melakukan refisi UU Nomor 22 dan 25 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, terutama masalah kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, juga akan mengakomodir, masalah-masalah yang terkait dengan pemberlakukan Otonomi Khusus bagi Papua dan NAD.
Sacara khusus dalam rapat-rapat APPSI II, ha......
Jayapura.
Hasil analisa yang dilakukan ditingkat nasional menunjukkan ada lima belas provinsi yang tergolong rendah, tingkat pendidikan sumber daya manusianya baik laki-laki maupun perempuan, salah satu provinsi adalah papua.
Hal tersebut disampaikan kepala Dinas Pendidikan dan pengajaran provinsi papua Jerry haurisa,SE,MM, pada pembukaan pelatihan gender analysa pathway (GAP), dan policy outlook of action (POP) di pusat pedidikan Sosial Abepura,semalam.
Dalam acara tersebut dihadiri kasubdin......
Jayapura.
Gubernur Provinsi papua, Drs.J.P.Solossa,Msi, bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-59 di Provinsi papua yang berjalan dengan hikmat dan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat didaerah ini, baik para muspida provinsi papua, pejabat TNI dan Polri serta sipil BUMN, BUMD para pejuang kemerdekaan kosul negara sahabat, tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat tokoh pemuda, tokoh perempuan, mahasiswa dan pelajar.
Peringatan dektik-detik pro
Jayapura.
Pengangkatan pejabat structural, dilingkungan instansi pemerintahan Propinsi Irian jaya barat mendapat banyak masalah, dimana dalam pengangkatan pejabat masih didasarkan pada usulan dari Bupati dan Caretaker Bupati, pemekaran yang ada di wilayah tersebut, yang seharusnya dalam pengangkatan pejabat dilingkungan pemda melalui Baperjakat.
Masalah tersebut diungkapkan Kepala Biro Kepegawaian, Propinsi Irian Jaya Barat Drs. N.D.Mandacan dalam rapat koordinasi sehari kepegawaian yang dila......
Jayapura.
Era roformasi dan demokratisasi membuat pertumbuhan pers yang begitu cepat, sehingga secara kuantitas dapat dikatan pers (media cetak/elektronik) mencuat cukup pesat karena peran dan fungsinya dalam mempengaruhi masyarakat. Dengan era reformasi kebebasan pers dapat mengikuti perubahan dari otoriter kearah demokrasi, yang berakibat orang bebas mendirikan pers (koran,tabloit dan majalah).
Hal ini dikatakan PLH Kabid Pelayanan Pers Soebardi mewakili Kepala BIKDA Provinsi papua pada HUT......
Jayapura,
Bergulirnya reformasi mengakibatkan perubahan yang begitu cepat dalam segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu perubahan yang penting yaitu dalam system penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang didasarkan pada UU Nomor 22 dan 25 tahun 1999. Kedua UU ini memberikan kewenangan yang jauh lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, terlebih lagi dengan berlakunya UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Sehingga lebih......

instansi