Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Masalah Koperasi PNS di lingkungan instansi pemerintah provinsi Papua masih perlu dilakukan
Penataan, sebab fungsi dari pada Koperasi PNS yang di harapakan dapat membantu memenuhi
Kebutuhan pegawai yang merupakan anggota dari Koperasi itu sendiri.
Untuk itu, Gubernur Provinsi Papua, Drs J.P Solossa,M.Si berjanji akan melakukan perbaikan
Terhadap keberadaan koperasi PNS tersebut, dengan melakukan koordinasi dengan para pimpinan
Instansi untuk lebih menghidupkan peranan koperasi ......
Mengatasi kesulitan bahan bakar minyak (BBM) yang dialami oleh Papua New Guinea (PNG),
Negara tetangga tersebut menginginkan agar dapat membeli minyak dari Indonesia melalui
Pertamina. Sebab selama ini kebutuhan BBM di negara PNG tergantung dari Australia.
Keinginan pemerintah PNG untuk membeli BBM dari Indonesia itu diungkapkan para gubernur dari
Negara PNG tersebut yang terdiri dari Gubernur Madang, James Yali, Gubernur East Sefik,
Henry Ariro, Wakil Gubernur Sandouwn, Geral
Jabatan Sekda Provinsi Papua kemarin di serahkan kepada Gubernur Provinsi Papua, dari Drs Dortheus Asmuruf, MM yang akan memulai tugas barunya pada jabatan Staf Ahli Mendagri bidang Kemasyarakatan dan SDM Departemen Dalam Negeri. Penyerahan tugas jabatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Papua, Drs John Ibo dan para pejabat di lingkungan Pemda Provinsi Papua.
Gubernur Papua, Drs J.P Solossa, M.Si dalam sambutannya mengatakan, ditinjau dari jenjang karier seorang PNS, maka apa yang te......
Fungsi Koperasi PNS sebagai suatu wadah yang diharapkan dapat membantu kondisi ekonomi PNS dalam berbagai pemenuhan kebutuhan keluarga, hingga usianya ke-20 ini belum mampu memberikan seperti yang diharapkan. Banyak kendala dan hambatan yang dihadapi pada perjalanan koperasi PNS yang ada, padahal salah satu yang diharapkan dapat membantu kondisi ekonomi PNS akibat dari rendahnya tingkat gaji PNS adalah koperasi PNS, sehingga para PNS ini mampu memenuhi kebutuhannya seperti perumahan.
Gubernur P
Putusan Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas masalah Papua diharapkan menjadi titik awal dari konsistensi pelaksanaan otonomi khusus (otsus) untuk membangun dan menyejahterakan penduduk Papua.
Hal ini dikemukakan Tim Pembela Otonomi Khusus Papua (TPOKP), Bambang Widjojanto dan Iskandar Sonhadji di Jakarta, Selasa, sehubungan dengan keputusan Majelis Hakim PTUN yang membatalkan Keppres No 213/M/2003, Senin (14/6).
Berdasarkan keputusan itu, sebagian gugatan dikabulkan, dan dengan de......
Jayapura,
Gubernur Provinsi Papua, Drs J.P Solossa, Senin (14/6) kemarin meresmikan pengoperasian PT Papua Investama Mandiri di Jayapura berkantor di Lantai III Hotel Matoa yang merupakan anak perusahaan PT. Batavia Future Member of Bursa Berjangka Jakarta yang bergerak dalam jasa transaksi pialang bursa berjangka yang berdiri sejak tahun 1999.
Hingga saat ini baru ada 30 anggota BAPERTI di Indonesia dan meruapakan yang pertama di Provinsi Papua sebagai perusahaan yang resmi terdaftar sebagai......
Situasi Mamanas Waktu Perdamaian Diundur Tiga Kali
Timika,
Rencana perdamaian antara kelompok suku Nduga dan suku Damal di Kwamki Lama Timika gagal lagi, perdamaian yang seharusnya dilaksanakan kemarin Senin (14/6) kemarin, sesuai dengan hasil pembicaraan masyarakat di kalangan suku Nduga, Minggu (13/6) lalu dihadapan Kapolres Mimika, AKBP Drs Paulus Waterpauw dan Dandim Mimika, Letkol (inf) Hinsa Siburian serta para tokoh agama, Pdt. Albert Tinal, Pdt Lukas hagabal, Pdt Gats Magai pdt Mel......
TIMIKA: Upaya perdamaian antara dua kubu yang melakukan peperangan di kawasan Kwamki Lama, Timika, Papua, hingga kini masih terus diupayakan. Pertemuan yang disponsori aparat masih berjalan alot.
Antara dari Timika, Minggu, melaporkan, proses perdamaian hingga kini masih diupayakan dengan melakukan pendekatan terhadap keluarga korban.
Upaya yang dilakukan Kapolres Mimika AKPB Paulus Waterpaw yang didampingi Dandim 1710 Mimika, Letkol Infanteri H Siburian, berlangsung di kediaman Kapolres di Mi......
Mimika.
Meski kesepakatan berdamain belum tercapai, namun kedua kelompok yang bertikai telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata, yang artinya tidak ada lagi perang untuk sementara hingga pelaksanaan ritual perdamaian dicapai.
Kesepakatan genjatan sejata yang akan dilakukan hari ini Senin (14/6) bertempat dilokasi perang ditandai dengan pelemparan panah antara kelompok Nduga dan Damal, selain itu pada acara tersebut juga nanti akan dilakukan pelemparan 2 ekor babi yang dilakukan oleh 10......
Timika,
Perundingan Masih Alot Akibat Denda Adat yang Terlalu Mahal
Setelah sepekan berperang, keluarga almarhum Umo Allom, yang tewas disergap oleh sekelompok massa pada peristiwa bentrokan antar suku Nduga dan Damal di Kampung Harapan Kwamki Lama, Sabtu (11/6) pekan lalu, akhirnya menyatakan tidak ingin berperang lagi dan siap untuk berdamai.
Namun meski peluang perdamaian sudah terbuka diantara kedua kelompok itu, namun perundingan masih tetap alot karena denda adat yang ditawarkan ter......
Jayapura,
Bergulirnya Demokratisasi dan Otonomi Daerah mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang signifikan terhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbagai tantangan dan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdampak terhadap sistem mekanisme dan prosedur kerja pegawasan baik di pusat amupun di daerah.
Hal itu dikatakan Gubernur Provinsi Papua, Drs J.P Solossa,M.Si dalam sambutannya pada pembukaan Sosialisasi pedoman tindak lanjut hasil......
Jayapura,
Dana Otonomi Khusus bagi provinsi Papua tahun 2004 sebesar Rp 1, 6 triliun baru dicairkan sebesar Rp 220 milyar atau sekitar 15 persen yang merupakan pencairan dana triwulan pertama.
Akibat tertundanya pencairan dana Otsus Papua pada triwulan pertama dan kedua mengakibatkan terjadinya keterlambatan pada pelaksanaan program di daerah ini.
Namun Menurut Gubernur Provinsi Papua, Drs J.P Solossa, M.Si terlambatnya pencairan dana otsus tersebut bukan disebabkan masalah pembagian dengan......

instansi