Pleno terbatas papua menghendaki anak-anak papua yang mencalonkan diri jadi kepala daerah (bupati)/walikota dan gubernur) pada pilkada mendatang harus melaopr diri kepada dewan adat daerah. Pleno Dewan Adat Papua yang dipimpin Ketua Dewan adat Daerah,yang berlangsung selama 3 hari di aula Baplekes Padang Bulan,membicarakan menyangkut pilkada baik di tingkat kota/kabupaten serta ditingkat provinsi.Dalam seruan pemimpin adat yang ditanda tangani ketua Dewan Adat Papua,Thom Baenal dan Sekertaris DAP,Leonard J.Imbiri memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan pilihannya sendiri dalam pilkada secara langsung,umum bebas dan rahasia,jujur dan adil sesuai dengan undang-undang yang berlaku. halitu sesuai dengan amanah sidang II Dewan Adat Papua yang subyek pembangunannya,serta didasarkan pada kerangka acuan Dewan Adat Papua untuk mewujudkan kedaulatan masyarakat adat papua dalam pemilihan dan pengawasan Kepala daerah di tanah Papua. Untuk itu bagi anak-anak papua yang memiliki keinginan untuk maju sebagai calon kepala daerah agar terlebih dahulu bertemu dan duduk bersama dewan adat daerah. Sementara itu melalui juru bicara Sekertaris pemerintahan dewan Adat Papua Fadhal Al Hamid kepada wartawan ,selasa (03/05) di Aula Bapelkes padang bulan mengatakan ada satu hal yang dibicarakan dalam pleno terbatas dewan adat papua adalah menyangkut pilkada ditanah papua,baik ditingkat provinsi maupaun kabupaten/kota. Dalam kesepakatan tersebut dihasilkan semacam acuan atau mekanisme bagi dewan adat di daerah untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan pilkada pada bulan Juni mendatang. Dewan Adat Papua menyepakati bersama untuk mengeluarkan satu seruan menyangkut nama-nama calon kepala daerah apakah bupati/walikota maupun gubernur yang berasal anak-anak papua harus terlebih dahulu menyampaikan kepada dewan adat. Anak adat yang berkeinginan untuk ikut dalam pencalonan gubernur harus terlebih dahulu disampaikan kepada dewan adat. Tidak kami batasi sebab,kami tidak mau terjebak apakah provinsi IJB atau Papua,sebab ini adalah pemilihan calon Gubernur di tanah Papua,imbuhnya. Sehingga,dari nama-nama yang telah disampaikan terlebih dahulu ke dewan adat kemudian akan diberitahukan ke masyarakat bahwa mereka sudah datang dan menyampaikan keinginan mereka dan menyampaikan keinginan mereka kepada dewan adat papua. Fadhal Al Hamid,juga minta kepada anak-anak papua lain yang berkeinginan mencalonkan diri menjadi bupati/walikota maupun gubernur dalam pilkada mendatang agar menyampaikan ke dewan adat sesuai mekanisme yang sama yakni datang dan duduk berbicara kepada dewan adat di daerah masing-masing maupun dewan adat papua,seperti yang dilakukan,Drs.John Ibo,Yorris Raweyai,Drs Dominggus Mandacan,Drs.Wasuog siep,Drs.John Gluba Gebze dan Yonis G.Bonay,SH. Mekanisme yang kami sarankan yaitu para calon harus kembali kepada konstituen masyarakat adat dan mendapat restu,sehingga dewan adat daerah sebelum pemilihan akan menyampaikan nama-nama yang sudah diterima dewan adat sesuai keinginan mereka. Sementara itu kaitannya dengan nama-nama calon pilkada provinsi yang terlihat dari partai Golkar Fadhal mengakui bahwa itu hanyalah secara kebetulan saja,sebab pihak dewan adat tidak melihat dari partainya. "Biar dari partai mana saja,yang penting adalah dia anak adat,punya nurani,dia mau datang duduk bicara dengan kami mengenai pencalonan dirinya dalam pilkada.Itu adalah suatu indikator bahwa memang dia punya niatan baik kedepan,kita welcome saja,"terangnya.