Kementerian Sudah Harmonisasi Percepat Inpres PON
Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Yusuf Yambe Yabdi menilai positif upaya kementerian dan lembaga untuk mendorong percepatan Inpres PON XX 2020.
Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Yusuf
Yambe Yabdi menilai positif upaya kementerian dan lembaga untuk mendorong
percepatan Inpres PON XX 2020.
Dimana mereka diyakini sudah melakukan
harmonisasi penyiapan seluruh narasi yang akan menjadi isi dari produk hukum
tersebut.
“Makanya kita tinggal tunggu saja proses dan
hasilnya seperti apa. Yang pasti kalau sudah ada harmonisasi di tingkat
menteri, kita harap segera diteruskan ke teman-teman di Sekertaris Kabinet
untuk selanjutnya disampaikan ke Presiden,” kata dia.
Meski begitu, dia berharap Inpres PON segera
terbit mengingat waktu persiapan untuk pembangunan fisik yang dibiayai APBN,
bakal dimulai pada 2018.
“Sebab kalau dibangun venus untuk cabang
olahraga renang, kita akan siapkan panitia pelaksana renang. Lalu ikutannya
seperti peralatan pendukung dan sumber daya manusia di cabang olahraga itu,”
kata dia.
Sementara itu, Yusuf berharap dukungan doa
seluruh masyarakat Papua agar persiapan penyelenggaraan dan pembangunan
infrastruktur venus PON, bisa terselenggara sesuai harapan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Pemuda dan Olahraga,
KONI Pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua membahas kesiapan Pekan Olahraga
Nasional (PON) XX tahun 2020.
Dalam rapat tersebut dihadari perwakilan dari
Menko PMK, Menteri Pemuda dan Olahraga, Koni Pusat serta Pemerintah Provinsi
Papua yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda
Papua, Elia Loupatty maupun Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Yusuf Yambe Yabdi.
Sementara Asisten Bidang Perekonomian dan
Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty
mengaku dalam rapat tersebut dilaporkan terkait pembangunan venue venue
PON di Papua.
Tentang Penulis
Tim Redaksi Humas Pemprov Papua
Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Papua bertanggung jawab atas publikasi informasi resmi kegiatan dan kebijakan pemerintahan.