Papua Barat Diimbau Dorong Revisi SK Menpora

Pemerintah Provinsi Papua Barat diimbau mendorong revisi Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga (SK Menpora) yang telah diterbitkan sebelumnya, supaya keinginan menjadi tuan rumah bersama dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020, bisa terwujud.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Yusuf Yambe Yabdi, Selasa (14/5), di Jayapura.

“Yang pasti jika Papua Barat serius menjadi tuan rumah, maka konsekuensinya harus dorong itu revisi SK Menpora. Karena SK itu merupakan rujukan untuk pelaksanaan PON di Papua Barat termasuk penganggarannya,” terang dia.

Menurutnya, revisi SK Menpora juga bertujuan agar dalam pengalokasian anggaran dari APBD Papua Barat untuk PON, tak bermasalah di masa mendatang.

Sementara opsi lain yang mungkin bisa ditempuh adalah dengan menyurati Presiden Joko Widodo. “Dengan begitu, Presiden mungkin bisa meminta Menpora untuk mempertimbangkan agar bisa mengakomodir Papua Barat menjadi tuan rumah PON bersama Pemerintah Provinsi Papua,” katanya.

Kendati begitu, lanjut Yusuf, pihaknya berencana menggagas pertemuan antara Penjabat Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat dengan KONI Pusat, guna membahas rencana tuan rumah bersama.

Sementara disinggung terkait pembagian cabang olahraga (cabor) dengan Papua Barat jika ikut menjadi tuan rumah, sambung dia, hal itu nantinya menjadi kewenangan antara KONI Papua dan Papua Barat.

“Sebab Surat Keputusan (SK) KONI Papua terkait 48 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Papua sudah terbit”.

“Bahkan, SK tersebut sudah diserahkan kepada Gubernur Papua. Sehingga nanti terkait dengan cabang olahraga, kalau sudah akan jadi tuan rumah bersama kedua KONI ini yang nantinya akan berbicara,” ucapnya.