Gedung Balai Labkesda Papua Untuk Menunjang PON

Gedung Balai Labkesda Papua dipastikan untuk menopang pelayanan rumah sakit di seluruh Provinsi Papua, tetapi juga pelaksanaan PON XX Tahun 2020 di bumi cenderawasih.

Gedung Balai Labkesda Papua dipastikan untuk menopang pelayanan rumah sakit di seluruh Provinsi Papua, tetapi juga pelaksanaan PON XX Tahun 2020 di bumi cenderawasih.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai, pihaknya sedang merancang agar gedung tersebut, dapat menjadi balai besar laboratorium guna mengkoordinir Labkesda di empat wilayah adat.

“Sehingga diharapkan kedepan, penyelesaian pekerjaanya juga dapat rampung tepat waktu dan secepatnya bisa digunakan oleh masyarakat Papua,” tambah terang dia di Jayapura, kemarin.

Ia katakan, pembangunan gedung Labkesda yang representative dipastikan perlu untuk dilakukan untuk menunjang pelayanan kesehatan Papua ke depan.

Sebelumnya, Aloysius menyoroti sembilan kabupaten yang mendapat rapor merah dalam pelayanan kesehatan. Kesembilan kabupaten itu, yakni Kabupaten Waropen, Mamberamo Raya, Deyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Nduga, dan Yahukimo.

Aloysius sampaikan dari sembilan kabupaten  tersebut, ada sejumlah kabupaten yang mendapat rapor merah tiga tahun berturut-turut.

“Sehingga saya katakan sebagai manusia seharusnya (pejabat terkait) memiliki rasa malu terhadap nilai rapor yang seperti itu. Karena semestinya tahun lalu melakukan evaluasi diri supaya bisa melakukan perbaikian, membuat invovasi maupun kreasi sehingga bisa keluar dari rapor merah,” ucap dia.

Masih dikatakan dia, kurang maksimalnya pelayan di kabupaten diduga karena aspek sistem manajemen yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dilain pihak, para bupati juga terkesan kurang peduli terhadap penanganan masalah kesehatan di wilayahnya.

“Sehingga sistem pelayanan kesehatan di sembilan kabupaten ini kurang berjalan baik. Mestinya kalau kepala dinas kesehatannya seperti itu (tidak bisa meningkatkan pelayanan kesehatan), mestinya dievaluasi (dimutasi) cepat oleh pimpinan daerah. Karena rapor ini fakta dan sebagai laporan ke para bupati,” tuturnya.