Masyarakat Diminta Manfaatkan PON XX Untuk Berinovasi
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua berharap masyarakat memanfaatkan momentum Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020, untuk berinovasi serta berkreasi dalam meningkatkan perekonomiannya.
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Papua berharap masyarakat memanfaatkan momentum Pekan Olahraga
Nasional (PON) XX 2020, untuk berinovasi serta berkreasi dalam meningkatkan
perekonomiannya.
Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Papua Yoseph Matutina, di Jayapura, kemarin.
Menurut dia, inovasi yang perlu dilakukan, diantaranya
berkreasi pada sektor wisata alam, kerajinan cinderamata lokal (noken maupun
topi dari burung cenderawasih imitasi) maupun batik Papua, lukisan dari kulit
kayu serta lainnya.
Hasil-hasil kerajinan itu, dipastikan bakal menjadi buruan
para wisatawan, atlet maupun official yang berkunjung ke Papua saat perhelatan
PON XX 2020 tahun depan.
“PON ini kan merupakan peluang yang sangat strategis, sehingga
kami harap bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan pemasukan. Namun kita
harap hasil kerajinannya memiliki kualitas terbaik dan bisa bersaing dengan
produk dari luar daerah,” terangnya.
Sementara jelang PON XX, instansinya dalam waktu dekat akan
melakukan promosi wisata pada beberapa
wilayah di Bumi Cenderawasih.
Dipastikan ada lima
obyek wisata Papua yang menarik untuk dikunjungi, yakni Lembah Baliem Wamena,
Raja Ampat, Teluk Cenderawasih, Danau Sentani serta Desa Sauwandarek.
Pihaknya pun memastikan bakal menggandeng Pemkab/Pemkot maupun
Asosiasi Travel Agen Indonesia (ASITA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta pihak terkait lainnya
untuk saling bersinergi membenahi obyek-obyek wisata serta mempromosikannya ke
luar daerah.
“Dengan harapan, hal ini bisa meningkatkan kunjungan
wisatawan saat PON berlangsung,” terangnya.
Tentang Penulis
Tim Redaksi Humas Pemprov Papua
Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Papua bertanggung jawab atas publikasi informasi resmi kegiatan dan kebijakan pemerintahan.