JAYAPURA – Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Papua menunjukkan capaian tinggi hingga September 2026. Realisasi tahap pertama mencapai 98,91 persen, sedangkan tahap kedua telah mencapai 97,68 persen.
Baca berita
JAYAPURA – Sebanyak 222.495 jiwa di Provinsi Papua tercatat berada pada kelompok desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Angka tersebut menjadi gambaran jumlah penduduk pada kelompok kesejahteraan terbawah yang membutuhkan perhatian dalam program perlindungan sosial.
Baca berita
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menjajaki penyediaan gudang di kawasan Skouw untuk mendukung aktivitas perdagangan lintas batas oleh pengusaha Orang Asli Papua (OAP). Rencana ini menjadi salah satu tindak lanjut business matching dalam Border Trade Fair antara Indonesia dan Papua Nugini.
Baca berita
JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten/kota memperkuat pemantauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi bahan pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Baca berita
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua mendorong kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan memperluas peluang usaha masyarakat. Sinergi tersebut dibahas dalam Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Papua yang berlangsung di Jayapura, Selasa, 27 Oktober 2026.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan pelaksanaan Border Trade Fair (BTF) RI-PNG yang dijadwalkan berlangsung pada 8-10 Oktober 2026.
Baca berita.jpeg)
Pemerintah Provinsi Papua resmi menerbitkan surat edaran tentang pengawasan, pengendalian, dan peredaran telur ayam lokal guna menjaga ketersediaan serta stabilitas pasokan di seluruh wilayah Papua.
Baca berita
Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta seluruh pelaku usaha memastikan usahanya masuk dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026. Langkah tersebut diperlukan agar tidak ada usaha yang tertinggal menjelang batas akhir pendataan pada 31 Agustus 2026.
Baca berita
Badan Pusat Statistik (BPS) Papua menyesuaikan metode pendataan Sensus Ekonomi 2026 dengan kondisi jaringan di lapangan. Penyesuaian dilakukan agar pendataan tetap berjalan di wilayah yang sulit memperoleh akses internet.
Baca berita