Pemerintah Provinsi Papua memberi dukungan penuh terhadap tuntutan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAAP) yang ingin mengelola tiga persen dana otonomi khusus, sebagaimana amanat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) 18 2008 tentang ekonomi berbasis masyarakat.
Baca berita
Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) dalam lawatannya bersama 10.000 pengusaha lokal, ), hari Kamis tgl 7/8 membawa tiga agenda besar di Kantor Gubernur Dok II Jayapura.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua pada tahun ini menyiapkan Rp 5 miliar untuk menanggulangi kejadian bencana alam di Bumi Cenderawasih.
Baca berita
Pemerintah Kabupaten Mappi dan Boven Digoel di imbau untuk segera membentuk Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD), sebagai amanat UU 24 2007 tentang penanggulangan bencana.
Baca berita
Pemerintah Provinsi Papua berkeinginan ada perhatian khusus bagi kaum perempuan sebagai sumber daya manusia (SDM) di dunia kerja, lebih khusus menyangkut hal kesehatan dan keselamatan kerja.
Baca berita
Lembaga negara, BUMN dan BUMD yang tergabung dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Provinsi Papua, diimbau meningkatkan kerjasama layanan informasi maupun pengembangan profesi humas.
Baca berita
Gubernur Papua Lukas Enembe berharap pembangunan di bidang kebudayaan, harus memiliki peran yang besar dalam memperkokoh ketahanan budaya lokal. Dilain pihak, mampu membangun karakter bangsa yang bermartabat melalui program keragaman budaya Papua.
Baca berita
Guna memenuhi jumlah kebutuhan tenaga teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang diperlukan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Baca berita
Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) bersama 15 Asosiasi Pengusaha Lokal mengkonfirmasi pengunduran waktu Deklarasi Kebangkitan Ekonomi Orang Asli Papua (OAP), yang semula direncanakan pada 30 Agustus 2017 mendatang.
Baca berita